Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra turut merespons perihal arah dukungan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan di dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat mempunyai hak untuk mengetahui posisi politik setiap partainya, misal, apakah PDIP bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah atau mengambil peran sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
Baca Juga: Tegas! PDIP Bantah Masuk Kabinet Prabowo Subianto
Menurutnya, substansi permasalahannya bukan pada pilihan mendukung atau tidak, melainkan pada transparansi komunikasi politik kepada rakyat.
"Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Partai Banteng di Senggol PKB: Pertegas Sikap, Jangan Abu-Abu!
Lanjut anak buah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, posisi politik yang jelas akan memudahan rakyat dalam memahami arah perjuangan sebuah partai.
Sambungnya, merujuk pada rekam jejak Partai Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Selama periode tersebut, Demokrat konsisten memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif.
"Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri," tegas dia.
Lebih lanjut, ia meyakini jika kualitas demokrasi Indonesia sangat bergantung pada pembagian peran yang jelas.
"Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," tukasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid dengan lantang meminta Partai Banteng untuk memperjelas posisi politiknya saat ini.
"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan, tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," tegasnya kepada wartawan, Kamis (18/6).
Lanjutnya, ia mengatakan jika partai koalisi yang saat ini tengah berupaya mewujudkan janji-janji politi Presiden Prabowo.
Karena itu, upaya tersebut membutuhkan persatuan dan soliditas seluruh unsur pendukung pemerintah.
"Posisi PDIP saat ini masih belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa? Perlu diperjelas. Berbagai kejadian yang ada justru semakin penting untuk memastikan posisi tersebut," tukasnya.
