Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengebut program tiga juta rumah. Sejauh ini capaian program itu masih kurang dari 5 persen. Data dari kementerian terkait menyatakan pembangun rumah dari program ini baru mencapai 157.000 rumah unit yang tersebar di berbagai daerah.
Banyak kalangan menilai progres program ini berjalan lamban namun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman optimis program ini bakal merengkuh sukses besar di kemudian hari
Tantangan Perizinan dan Pembiayaan
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengakui ada sejumlah tantantangan yang merintangi program ini seperti perizinan dan pembiayaan.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara: 157 Ribu Unit Sudah Dibangun
Dia mengakui, apabila kedua tantangan ini tak dicarikan solusi maka program ini bisa mandek. Sekarang ini pemerintah dan DPR sedang memikirkan peta jalan program 3 juta rumah.
“Masalah tanah dan perizinan harus segera ditangani agar program ini berjalan sesuai target,” kata Fahri.
Pada tahun ini Kementerian PKP akan berfokus pada pembangunan perumahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2025, dengan prioritas bagi kelompok menengah ke bawah.
Menurutnya, tantangan terbesar adalah menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses ke sistem pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, Kementerian PKP tengah berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk mencari mekanisme yang tepat dalam mendukung mereka.
“Kami terus mengevaluasi bagaimana pembangunan perumahan bisa lebih berdampak bagi masyarakat bawah. Untuk kelas menengah atas, mereka sudah terintegrasi dengan sistem pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan,” jelas Fahri.
Pemanfaatan Lahan Negara
Kendati dirintagi sejumlah tantangan, namun program 3 juta rumah kini mulai dibahas sejumlah pengusahaa properti dan raksasa perbankan. Mereka telah berdiskusi panjang lebar mengenai program ini bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
Dalam diskusi substantif bersama Menteri Ara sapaan Maruarar Sirait yang digelar beberapa waktu terobosan besar dihasilkan yakni pemanfaatan lahan negara sebagai kunci penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Dengan kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan, Indonesia siap wujudkan mimpi jutaan keluarga memiliki rumah," ujar Ara.
Program 3 Juta Rumah yang diluncurkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025, bertujuan menyediakan hunian layak bagi MBR dengan penghasilan di bawah Rp12 juta per bulan untuk lajang, dan Rp 14 juta per bulan untuk pasangan.
Menurut data BP Tapera, 220.000 unit KPR subsidi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Q1-2025, didukung anggaran Rp 31 triliun.
Baca Juga: Prabowo Bakal Hapus Sistem Outsourcing, Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Namun, tantangan utama adalah ketersediaan lahan yang terjangkau, terutama di kawasan urban seperti Jabodetabek, dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Ara pun mendorong sinergi lintas sektor, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci.
“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” tuturnya.
Salah satu topik utama dalam diskusi adalah pemanfaatan lahan negara sebagai solusi strategis.
Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menjelaskan, bahwa lahan negara, seperti tanah sitaan korupsi, HGU kedaluwarsa, atau aset BUMN, dapat dialokasikan untuk perumahan MBR melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Contohnya, 1.000 hektar di Banten dari Kejaksaan Agung dan 2,5 hektar di Tangerang dari donasi pribadi telah disiapkan untuk program ini.
“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan. Ini adalah pondasi keadilan sosial,” ujar Perdananto.
Skema ini memungkinkan pengembang seperti Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutera membangun hunian bersubsidi dengan biaya lahan yang lebih rendah, sehingga harga jual tetap terjangkau.
Sementara Jahja Setiaatmadja dan Hendra Lembong, dua tokoh kunci BCA, menegaskan peran perbankan dalam mendukung KPR subsidi.
“Kami siap mendukung program 3 Juta Rumah dengan pembiayaan yang efisien dan transparan, memastikan MBR mendapat akses KPR dengan bunga rendah,” ujar Jahja.
