Kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line pada Senin (27/4/2026) malam menjadi peringatan keras buat pemerintah dan para pemangku hajat untuk segera menemukan solusi membenahi sistem keamanan perkeretaapian Tanah Air.
Pakar transportasi darat Institut Teknologi Sepuluh November, Prof Ir Hera Widyastuti mengatakan hal paling fundamental yang mesti menjadi perhatian serius pemerintah adalah menertibkan perlintasan sebidang yang saat ini jumlahnya masih mencakup ribuan perlintasan di seluruh Pulau Jawa.
Baca Juga: Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek Jadi Alarm Pembenahan Sistem Keselamatan Perkeretaapian Nasional
Baginya perlintasan sebidang menjadi salah satu titik paling rawan dalam pelayanan kereta api, rentetan masalah perkeretaapian yang terjadi selama ini mayoritas terjadi lintas sebidang yang melibatkan pengendara transportasi lain.
Menurut Hera perlintasan sebidang memiliki kelemahan dari sisi geometrik. Pada umumnya, posisi rel kereta api dibangun sedikit lebih tinggi dibandingkan permukaan jalan raya. Kondisi tersebut membuat kendaraan harus melintas dalam posisi menanjak, yang kerap memicu kesalahan teknis dari pengemudi.
“Kepanikan saat menanjak membuat pengendara kadang salah pindah gigi, sehingga berisiko mesin mobil mati tepat di atas rel,” ujar Hera saat dikonfirmasi, Rabu (29/4/2026).
Selain faktor geometrik, dosen Departemen Teknik Sipil ITS itu juga menyoroti kelemahan lain dari perlintasan sebidang yang sangat bergantung pada kepatuhan pengguna jalan serta fungsi palang pintu.
Padahal, kereta api kategori heavy train dapat melaju hingga 110 kilometer per jam dan tidak bisa berhenti secara mendadak karena membutuhkan jarak pengereman yang sangat panjang. Kondisi ini membuat potensi kecelakaan di perlintasan sebidang sangat tinggi apabila terjadi kelalaian atau gangguan teknis.
Sebagai solusi jangka panjang, Hera mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan infrastruktur perlintasan tidak sebidang, baik dalam bentuk jalan layang maupun jalan bawah tanah.
"Infrastruktur (perlintasan tidak sebidang) ini dianggap efektif karena memutus titik pertemuan antara kendaraan bermotor dan kereta api secara total. Jika kita ingin menghindari benturan langsung, maka perlintasan tidak sebidang adalah jawaban utamanya," tandas Hera.
Mengebut Pembangunan Flyover
Pasca kecelakaan maut yang menewaskan sekitar 16 penumpang dan melukai puluhan orang lainnya itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kepala daerah menutup seluruh perlintasan sebidang dan menggantikannya dengan jalan bawah tanah atau (underpass) atau jalan layang (flyover)
"Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover, karena Bekasi ini juga padat ya dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden," kata Prabowo.
Selain di Bekasi, pemerintah juga bakal melakukan pembenahan bertahap di seluruh perlintasan sebidang yang tersebar di Pulau Jawa sebab perlintasan sebidang dinilai menjadi tempat yang sangat rawan terjadi kecelakaan karena kurangnya kesadaran masyarakat.
Total terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta sebidang di Pulau Jawa yang belum terjaga dengan baik, dan membutuhkan penanganan serius.
"Dari zaman Belanda, sudah berapa puluh tahun, sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu. Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua lintasan tersebut, apakah dengan pos jaga atau dengan fly over, nanti pelaksanaannya kita tunjuk," ujar Prabowo.
Baca Juga: Profil Bobby Rasyidin, Dirut KAI yang Sedang Jadi Sorotan
Untuk mengebut proyek ini, Pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp4 triliun yang bakal dialokasikan untuk membangun jalan layang.
"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun demi keselamatan, karena kereta api sangat penting dan sangat kita perlukan. Sudah berapa puluh tahun hal ini tidak dilakukan, sekarang saatnya kita lakukan," imbuhnya.
