Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut terseret dalam spekulasi soal siapa yang bakal mengisi kursi Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar mundur. Namun, saat ditanya langsung mengenai isu tersebut, AHY memilih tak banyak berkomentar. Jawabannya singkat: tunggu saja.

Pernyataan itu disampaikan AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Ia mengaku belum mengetahui secara persis isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dalam pertemuan pada hari yang sama.

Pertemuan tersebut menjadi sorotan setelah Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo.

"Sama seperti tadi, saya tidak tahu persis apa yang jadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Wapres, yang jelas kita tunggu semuanya kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan," kata AHY.

Baca Juga: Gibran Berjuang di PTUN, Anak Buah Mas AHY Pastikan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Digeber

Di tengah ramainya pembicaraan mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan kursi RI-2, AHY juga menegaskan bahwa Partai Demokrat menghormati proses yang berjalan. Ia menyebut segala keputusan terkait persoalan tersebut harus mengacu pada konstitusi.

"Sedangkan teman-teman di Senayan (DPR RI), juga sama pada prinsipnya kita ingin hormati proses dan kembali kepada konstitusi dan tentunya Demokrat juga ingin memastikan proses dan prosedur konstitusi berjalan dengan baik," ujarnya.

Namun, suasana sedikit berbeda ketika AHY ditanya apakah dirinya berpeluang menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Alih-alih memberikan jawaban panjang atau menanggapi spekulasi tersebut secara serius, AHY hanya menjawab singkat.

Baca Juga: Sikap AHY Tegas: Usut Tuntas Penyadapan Presiden Prabowo Tanpa Pandang Bulu!

"Enggak, enggak, enggak," ucapnya.

Jawaban itu belum memberikan petunjuk lebih jauh mengenai sikap AHY terhadap isu penggantian Wapres. Untuk saat ini, ia memilih tidak berspekulasi dan menyerahkan perkembangan persoalan tersebut pada proses konstitusional yang berlaku.