Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, menegaskan pihaknya telah memutuskan akan menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," katanya kepada wartawan, seperti dikutip Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Istana Bantah Omongan Gibran: Nggak Mungkin Prabowo Nyuruh-Nyuruh Itu!
Baca Juga: BREAKING NEWS: Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo
Lanjutnya, ia mengatakan jika keputusan tersebut sudah bulat dan seluruh anggota fraksi PDIP bisa ikut membubuhkan tanda tangan dalam sikap tersebut.
"Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya," terangnya.
Baca Juga: Kabar Terbaru dari Istana: Gibran Bakal Mundur dari Wapres
"Kita sudah ada merujuk Pasal 7a dan 7b UUD, nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan," sambungnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengabarkan jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan rencana pengunduran dirinya pada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pihak Istana pun menyebut petemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan niatnya untuk meninggalkan kursi wakil presiden.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," terangnya kepada wartawan.
Sementara itu, Gibran mengaku akan fight di PTUN terkait polemmik surat keterangan ijazah SMA miliknya.
