Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Kepolisian disambut baik Komisi III DPR.
Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan, langkah Prabowo dinilai sudah tepat sebab Komisi Reformasi Kepolisian dapat menjadi langkah mengevaluasi kinerja Polri yang kerap menjadi sorotan publik. Dia berharap rencana ini segera direalisasikan.
Baca Juga: Prabowo Bakal Bentuk Tim Reformasi Polri
"Kita mendukung rencana Bapak Presiden untuk melakukan reformasi institusi kepolisian," kata Benny dilansir Sabtu (13/9/2025).
Langkah presiden ini juga sejalan dengan aspirasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB), gabungan tokoh lintas agama dan bangsa, yang sehari sebelumnya menyampaikan masukan langsung kepada di Istana Negara.
Menurut Benny, gagasan reformasi Polri bukanlah hal baru. Cetak biru reformasi sebenarnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya dinilai belum maksimal.
"Menurut saya itu sangat tepat. Sebetulnya reformasi (Polri) itu cetak birunya sudah ada, (tetapi) pelaksanaannya yang belum diterapkan," ujarnya.
Terkait kemungkinan tumpang tindih dengan Kompolnas yang sudah ada, Benny mengaku belum bisa memastikan. Namun, ia menegaskan yang terpenting adalah kepolisian menjadi lembaga pengayom dan penegak hukum yang dipercaya masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR lainnya, Nasir Djamil, menyarankan agar Presiden Prabowo memimpin langsung proses reformasi Polri.
"Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian," katanya di Jakarta.
Baca Juga: Quraish Shihab Beber Respons Prabowo Soal Tuntutan 17+8
Menurut Nasir, reformasi Polri sudah dilakukan sejak era Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi perilaku aparat di lapangan masih sering dinilai belum sesuai harapan masyarakat.
Dengan adanya Komisi Reformasi Kepolisian, DPR berharap langkah ini bisa membawa perubahan nyata dalam tubuh Polri.
