Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menilai sebagian besar masyarakat tidak terlalu mempersoalkan siapa yang akan memimpin Indonesia pada Pilpres 2029, baik itu Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, yang paling diharapkan rakyat adalah meningkatnya kesejahteraan, bukan sekadar pergantian figur di pucuk kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Eko saat membahas dinamika politik menjelang Pilpres 2029. Ia menyoroti munculnya persaingan politik di lingkaran elite pemerintahan yang dinilai lebih berfokus pada perebutan kekuasaan dibandingkan kepentingan masyarakat.
"Kita mah enggak peduli deh mau presidennya gimana atau mau presidennya siapa, yang paling penting mereka berpikir tentang kita, tentang kesejahteraan masyarakat, tentang kepentingan hari-hari kita," ujar Eko dalam kanal YouTube 2045 TV, dikutip Minggu (28/6/2026).
Baca Juga: Hah! Prabowo Kantongi Identitas Bohir di Balik Aksi Demonstrasi?
Menurut Eko, masyarakat lebih membutuhkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, hingga meningkatnya kesejahteraan. Karena itu, siapa pun yang nantinya memimpin Indonesia dinilai bukan menjadi persoalan utama selama mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Namun, ia menilai kondisi tersebut berbeda dengan cara pandang sebagian elite politik. Menurutnya, perhatian elite saat ini lebih banyak tertuju pada peta politik lima tahun mendatang dibandingkan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Baca Juga: Desas-desus Pecah Kongsi Prabowo-Gibran: Upaya Membangun Persepsi Negatif di Ruang Publik
"Tapi persoalannya adalah ini para elit terutama yang memegang kekuasaan berpikirnya cuma lima tahun ke depan, cuma pemilu ke depan, baik kubu yang satu maupun kubu yang satunya lagi. Sehingga semuanya bisa dikorbankan demi 2029, itu yang paling repot," katanya.
Eko mengingatkan, apabila perhatian elite politik hanya terfokus pada kontestasi kekuasaan, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak. Menurutnya, kondisi ekonomi dapat terganggu dan situasi politik menjadi penuh intrik apabila kepentingan elektoral lebih diutamakan dibandingkan kepentingan publik.
Di tengah menguatnya pembahasan mengenai Pilpres 2029, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga menjadi sorotan publik.
Baca Juga: Prabowo: Petani Harus Jadi Prioritas Negara
Sejumlah laporan media, termasuk hasil investigasi Tempo, menyebut hubungan keduanya tidak lagi seerat pada masa awal pemerintahan. Dalam laporan tersebut disebutkan Jokowi beberapa kali mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, namun ruang pertemuan disebut dibatasi oleh tim kepresidenan.
Selain itu, Jokowi juga tidak terlihat menghadiri upacara resmi peringatan Hari Lahir Pancasila pada awal Juni 2026, yang memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika hubungan politik di tingkat elite.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Istana yang mengonfirmasi adanya keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi.
