Ketua Umum Perhimpunan Gerilyawan Nusantara Indra J. Piliang, menilai Indonesia tengah memasuki fase perubahan besar dalam paradigma pembangunan ekonomi nasional.
Dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru, ia bahkan mengingatkan bahwa pergantian sosok seperti Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi menghambat arah transformasi ekonomi yang sedang dibangun pemerintah.
Awalnya, Indra mengungkapkan pengalamannya saat menjadi bagian dari tim ekonomi Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Baca Juga: Mantan Menkeu Fuad Bawazier Soroti Isu Reshuffle Purbaya
Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan politik berjalan secara bersamaan dalam pemerintahan.
Indra menjelaskan bahwa Gus Dur berupaya menjaga tata kelola ekonomi secara hati-hati meskipun menerapkan pendekatan politik yang sangat terbuka.
Menurutnya, kombinasi tersebut menjadi pengalaman penting yang membentuk cara pandangnya terhadap hubungan antara ekonomi, politik, dan tata kelola negara.
Dalam paparannya, Indra mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mengenai konsep ekonomi konstitusi. Ia mengatakan terdapat beberapa model negara dalam menempatkan kebijakan ekonomi di dalam konstitusi dan sistem pemerintahannya.
Menurut Indra, model pertama adalah negara liberal-kapitalis seperti Amerika Serikat dan Australia yang tidak mengatur arah ekonomi secara rinci di dalam konstitusi. Akibatnya, kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh karakter dan orientasi politik pemimpin yang sedang berkuasa.
Ia menilai arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat kerap berubah mengikuti kepentingan politik pemerintahan yang memimpin.
"Karena tidak diatur secara rinci dalam konstitusi, arah ekonominya sangat tergantung pada siapa yang menjadi pemimpin negara," ujarnya.
Indra juga menyoroti negara-negara yang memasukkan persoalan sumber daya alam, tanah, air, dan lingkungan hidup ke dalam konstitusi mereka. Salah satu contoh yang disorot adalah China yang tetap mempertahankan kendali negara atas tanah, meskipun membuka ruang bagi aktivitas ekonomi sektor swasta.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan negara mengendalikan aset strategis tanpa menghilangkan insentif investasi. Dengan model itu, pembangunan ekonomi dapat diarahkan secara lebih terencana dan selaras dengan kepentingan nasional.
Selain membahas ekonomi konstitusi, Indra menilai Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar berupa kecenderungan regulasi yang berlebihan atau overregulasi. Ia menyebut terlalu banyak aturan yang diterbitkan tanpa fokus yang jelas dapat mengurangi efektivitas tata kelola ekonomi.
"Overregulasi menjadi salah satu gejala yang harus diwaspadai karena dapat menghambat efektivitas kebijakan dan menciptakan ketidakpastian," kata Indra.
Dalam kesempatan itu, Indra memberikan perhatian khusus terhadap peran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai Purbaya bukan sekadar pejabat ekonomi, melainkan representasi dari paradigma pembangunan baru yang sedang dijalankan pemerintah.
Menurut Indra, saat ini terdapat upaya memperkuat kembali peran negara dalam sektor-sektor strategis yang selama ini lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar. Ia melihat Purbaya menjadi salah satu tokoh yang mendorong perubahan arah kebijakan tersebut.
"Saya melihat yang penting bukan semata-mata sosoknya, tetapi paradigma yang sedang diperjuangkan. Jika Purbaya diganti, yang dikhawatirkan bukan pergantian orangnya, melainkan perubahan arah pemikiran ekonomi yang sedang dibangun," ujarnya.
Ia menilai pemerintah mulai menunjukkan keberanian untuk meningkatkan peran negara dalam sektor strategis seperti energi, minyak dan gas bumi, serta pertambangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan sumber daya nasional memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Indra juga menegaskan bahwa Indonesia harus mulai mempersiapkan transisi menuju energi baru dan terbarukan. Menurutnya, ketergantungan terhadap energi fosil tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena tren global terus bergerak menuju ekonomi hijau.
"Indonesia memiliki potensi besar, termasuk energi panas bumi dan sumber energi alternatif lainnya. Potensi itu harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian ekonomi," katanya.
Baca Juga: Respons Tenang Menkeu Purbaya Soal Harga BBM Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter
Karena itu, Indra menilai keberlanjutan paradigma ekonomi yang sedang dibangun pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga masa depan perekonomian nasional. Ia berharap arah transformasi tersebut tetap konsisten agar Indonesia mampu memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
