Presiden Prabowo Subianto angkat bicara merespons usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwacanakan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
Wacana itu sempat berpolemik di masyarakat, ada yang setuju tetapi banyak pula yang menolak dengan berbagai alasan.
Baca Juga: Prabowo Pede Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Ekonomi Lokal
Prabowo tak mengatakan secara gamblang menolak atau sepakat dengan usulan tersebut. Namun dia mengatakan bahwa dana Zakat sudah punya jalurnya sendiri, pun demikian dana zakat dikelola oleh badan atau lembaga sendiri. Prabowo memastikan bahwa pemerintah pusat sebetulnya sudah sangat siap terkait anggaran MNG.
"Ya yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," kata Prabowo kepada wartawan di sela kehadirannya dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan dilansir Jumat (17/1/2025).
Kendati siap dengan anggaran program MBG, namun Prabowo mengatakan pemerintah pusat juga tak keberatan apabila ada pemerintah daerah yang bersedia mendukung pendanaan program andalannya tersebut. Intinya kata dia dukungan tersebut mesti efektif dan efisien.
"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," ucapnya.
Sebelumnya, awal pekan ini Sultan mendorong wacana agar dana zakat bisa juga dipakai untuk membantu program MBG pemerintahan Prabowo Subianto.
Sebagaimana diketahui, Sultan B Najamudin mendorong penggunaan dana zakat untuk program MBG. Kendati usulan itu panen kritik namun ia mengaku tak keberatan.
"Kita memiliki peran dan tanggung jawab konstitusional yang rentan dengan prasangka dan kritik dari publik," ujar dia.
Tak hanya itu, Ia pun tak ambil pusing atas sikap Istana yang tidak berkenan dengan usulan dana zakat untuk membiayai MBG.
Baca Juga: Bos Tokopedia: Banyak Orang Hebat Asal Pematang Siantar, tapi Kurang Kesempatan
"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," ujar dia.
