Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Bahkan, Prabowo menyebut pemerintah akan mengumumkan perusahaan-perusahaan yang dinilai bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Awalnya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin menjalin hubungan baik dengan seluruh negara. Namun, ia mengingatkan bahwa sikap tersebut bukan berarti Indonesia boleh lengah terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu kepentingan nasional.
“Saya enggak mau sebutlah pihak-pihak mana yang enggak suka karena Indonesia ingin menjadi sahabat dari semua negara, tapi ya kita perlu waspada,” ujar Prabowo di hadapan sejumlah kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut.
Pernyataan itu kemudian mengarah pada persoalan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Prabowo menyoroti dugaan adanya perusahaan asing yang memiliki konsesi di Indonesia tetapi berulang kali melakukan pelanggaran.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus tanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun, ada yang melanggar, tiga-empat kali melanggar, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya enggak usah lah, sudah dua kali melanggar dicabut saja,” kata Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Mulai Dengar Suara Rakyat, Orang-orang Jokowi Dikandangin Semua
Selain itu, Prabowo juga menyinggung protes dari sejumlah negara tetangga terkait dampak karhutla dan kabut asap yang berasal dari Indonesia.
Ia mengatakan, pemerintah tetap mengambil tanggung jawab untuk menangani persoalan tersebut. Namun, menurut Prabowo, ada pula pihak asing yang memiliki perusahaan di Indonesia dan dinilai ikut memiliki tanggung jawab atas persoalan karhutla.
“Tapi, kita juga, ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya, padahal banyak yang bertanggung jawab, perusahaan-perusahaan mereka di sini,” ujar Prabowo.
Presiden kemudian memberikan sinyal bahwa pemerintah akan membuka informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang dimaksud.
“Nanti pada saatnya kita umumkan perusahaan-perusahaan itu,” kata Prabowo.
Baca Juga: Saya adalah Prabowo, Saya Bukan Penerus Jokowi!
Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap persoalan karhutla yang selama ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca dan lingkungan, tetapi juga aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan konsesi.
Prabowo sebelumnya juga menegaskan pentingnya memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berulang, termasuk mencabut izin atau konsesi apabila pelanggaran terus terjadi.
Meski demikian, hingga pernyataan tersebut disampaikan, Prabowo belum merinci nama perusahaan asing yang disebutnya terindikasi terlibat maupun bentuk pelanggaran yang dimaksud.