Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari pasang badan membela Presiden Prabowo Subianto yang dikritik keras berbagai kalangan lantaran pidato kontroversialnya yang menyebut wartawan, pengamat dan LSM adalah londo ireng, istilah era kolonial untuk menyebut masyarakat pribumi yang bersekutu dengan Belanda.
Qodari yang juga seorang pengamat politik itu meminta masyarakat untuk melihat secara utuh pernyataan Prabowo yang disampaikan dalam pidatonya di acara Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pekan lalu.
Baca Juga: Pak Prabowo Seperti Orang Nggak Sadar, Dia Sedang Bikin Negara di Dalam Negara!
Menurut Qodari, apabila ditelisik secara utuh, pernyataan Prabowo itu sama sekali tidak untuk menyinggung atau menyudutkan profesi tertentu, justru sebaliknya itu merupakan pernyataan untuk membela kepentingan masyarakat dimana sikap seperti ini konsisten ditunjukan Prabowo dalam berbagai kesempatan.
Qodari mengatakan, dalam berbagai pidatonya, Prabowo selalu memastikan kehadiran negara untuk membela kepentingan masyarakat kecil mulai dari petani dan nelayan hingga kelompok masyarakat lainnya.
"Kita fokus topik ini aja ya. Pertama begini, kalau mengenai pernyataan Presiden, pidato Presiden, mari kita lihat rangkaian pidato Presiden, semuanya itu untuk membela kepentingan rakyat," kata Qodari kepada wartawan saat menghadiri Pelaksanaan Uji Coba Portal Perlinsos Digital dan Meninjau Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya dilansir Rabu (29/7/2026).
"Konsisten sekali pidato Presiden itu, selalu berbicara meningkatkan kesejahteraan petani, taraf hidup petani, taraf hidup nelayan, ketahanan pangan, swasembada beras, ketahanan energi, pencapaian B50," tambahnya
Selain isu kesejahteraan dan pangan, Qodari juga menyinggung poin-poin strategis lain yang disampaikan Presiden, seperti pengaktifan proyek Blok Masela serta upaya mengatasi kebocoran keuangan negara.
"Kemudian juga bagaimana Blok Masela yang sudah 28 tahun akhirnya dimulai. Kemudian bagaimana beliau mengungkap adanya praktik under-invoicing, transfer pricing yang merugikan negara setiap tahun Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun, itu semua mau dihentikan. Jadi insyaallah kita kalau fokus kepada substansi, itulah poin-poin yang sesungguhnya dari pidato bapak presiden," jelasnya.
Ditanya lagi soal sebutan londo ireng kepada jurnalis, pengamat hingga LSM, Qodari enggan menanggapi lebih jauh dan meminta fokus subtansi pidato Prabowo.
"Substansi, teman-teman (jurnalis). Substansi pada teman-teman. Terima kasih," tuturnya.
Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya juga menyampaikan hal yang sama. Ketimbang memperdebatkan masalah istilah londo ireng yang dapat mengalihkan perhatian dari substansi persoalan, dia meminta publik melihat bagaimana pemerintah merespons kritik masyarakat.
Dimana diklaim pemerintah menjawab seluruh kritik itu dengan berbagai capaian baru. Misalnya saja soal kritik sarana pendidikan yang rusak, pemerintah langsung bergerak cepat melakukan upaya perbaikan
"Presiden memandang kritik, termasuk pemberitaan mengenai sekolah yang mengalami kerusakan, sebagai masukan yang penting untuk diungkap. Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan," ujar
Mantan jurnalis televisi itu mengatakan, respon cepat pemerintah atas berbagai kritik masyarakat adalah bukti bahwa ketika kritik itu disampaikan dengan itikad dan tujuan yang baik, maka semuanya bakal didengar dan langsung ditindaklanjuti, jadi jangan sampai penyampaian kritik itu dimanfaatkan menjadi momentum untuk menyerang pemerintah secara membabi buta.
Baca Juga: Misteri Kursi Gibran di Sidang Kabinet Disebut Pesan Politik Jokowi: Jangan Duduk Sebelah Prabowo!
"Ini menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan dengan itikad baik menjadi bagian dari proses membangun Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
