Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional berpolemik di tengah masyarakat, banyak pihak yang sepakat dengan keputusan pemerintah, tetapi tidak sedikit pula yang menilai presiden ke-2 RI tak pantas diberi gelar pahlawan nasional karena berbagai alasan.
Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) adalah pihak yang paling ngotot menolak gelar pahlawan nasional buat presiden lengser pada 21 Mei 1998 itu. Gelar itu dinilai sebagai sebuah pengkhianatan pada cita-cita reformasi 1998, hingga sebagai penghinaan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama 32 tahun Soeharto berkuasa.
Baca Juga: Menteri Purbaya Soroti Wacana Prabowo Bayar Utang Whoosh Pakai Duit Sitaan Korupsi
"Kami menegaskan, negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warganya," katanya dalam keterangan. "Pemberian gelar pahlawan tersebut bertentangan dengan mandat konstitusi dan keadilan yang diamanatkan Reformasi 1998," kata mereka dalam keterangan tertulis dilansir Selasa (11/11/2025).
Soeharto dinilai memiliki catatan kelam kejahatan yang tergolong paling serius, yang secara hukum tak bisa diputihkan. Selain itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional juga dinilai sebagai sebuah perlawanan terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Bukan hanya korupsi kini merajalela lewat penyalahgunaan jabatan dan anggaran, tapi ini pola yang menjadi ciri khas pemerintahan otoriter masa lalu. Lebih ironis lagi, keputusan ini diambil oleh presiden yang pernah memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Soeharto, sehingga memperkuat kesan bahwa negara kini kembali tunduk pada kekuasaan yang menindas dan feodal," lanjut keterangan tersebut.
Respons Santai Keluarga
Polemik pemberian gelar pahlawan nasional buat Soeharto ditangapi santai pihak keluarga, Tutut Soeharto, salah satu anak Soeharto mengatakan, polemik itu dinilai wajar sebab masyarakat Indonesia yang datang dari berbagai latar belakang jelas punya pandangan yang berbeda-beda.
"Masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya, ada yang pro ada yang kontra, itu wajar-wajar saja," ujarnya.
Dia mengajak semua pihak melihat apa yang telah dikerjakan Soeharto. Dia menyebut Soeharto, yang menjabat sebagai Presiden selama 32 tahun, telah banyak berjuang untuk negara dan masyarakat Indonesia.
"Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat itu semua perjuangan untuk negara dan masyarakat Indonesia," ujarnya.
"Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem, yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.
Apresiasi Keputusan Prabowo
Pihak keluarga Soeharto jelas sangat senang dengan pemberian gelar tersebut, kendati kebijakan itu berujung polemik. Tutut memuji sikap tegas Prabowo yang tetap pada pendiriannya untuk memberi gelar tersebut di tengah badai kritik.
Dia mengatakan Prabowo, yang punya latar belakang militer, mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Soeharto selama ini. Dia meyakini Prabowo membuat keputusan tersebut karena mendapatkan banyak aspirasi.
Baca Juga: KPK Endus Modus Baru dalam Dugaan Korupsi Whoosh: Tanah Negara Dijual ke Negara
"Kami tadi sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia, kepada seluruh yang telah mendukung. Untuk yang kontra dan belum mendukung kami juga keluarga tidak merasa dendam, kecewa atau gimana. Memang kita negara kita kan kesatuan, banyak macam-macamnya ya monggo-monggo saja," ujar Tutut.
