Dua organisasi keagamaan yakni Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tetap menolak menerima pemberian izin tambang dari pemerintah Joko Widodo. Kedua orgnisasi itu punya alasan tersendiri andai kata nantinya mereka ditawari mengelola tambang.
Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Henrek Lokra mengatakan pihaknya telah mendiskusikan hal ini dan telah membulatkan tekad untuk tak menerima tawaran mengelola tambang, alasannya organisasi karena tujuan organisasi ini adalah pelayanan terhadap umat, mengelola tambang dinilai bukan bagian dari pelayanan.
Baca Juga: Gerindra Pastikan Prabowo Setuju Kebijakan Izin Pengelolaan Tambang buat Ormas Keagamaan
“PGI tiba pada keputusan untuk tidak ikut melibatkan diri dalam dunia tambang, seandainya ditawari,” katanya kepada wartawan Selasa (30/7/2024).
Sejauh ini ada beberapa ormas yang telah menerima izin mengelola tambang yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah.
Menurut Henrek, tak ada yang salah dari keputusan kedua ormas itu, sebab mereka punya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengelola tambang. Hal ini juga menjadi alasan pihaknya tetap menolak pemberian izin tambang lantaran PGI tak punya SDM untuk mengurus proyek ini.
“Setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi SDM yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional," kata dia.
Alasan lainnya PGI menolak izin tambang adalah dampak dari proyek tersebut, dia tak menyebut imbas tambang secara gamblang, namun menurutnya hal itu rawan berimplikasi ke berbagai persoalan.
“Dunia tambang ini sangatlah kompleks, serta memiliki implikasi yang sangat luas,” tuturnya.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih, PBNU: Jangan Golput, dengan Memilih Kita Menyemai Nilai Kebaikan
Henrek melanjutkan, alasan paling mendasar pihaknya menolak izin tambang adalah untuk menjaga sikap kritis pihaknya, dengan menerima izin tambang, PGI kata dia dikhawatirkan justru tersandera. Apalagi selama ini, PGI juga aktif pendamping korban ketidakadilan karena pembangunan.
“Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya.Dan akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral," pungkasnya
