Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut menyoroti pemecatan Hasyim Asy'ari dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) buntut tindakan asusila. Menurut Wapres kasus Hasyim mesti menjadi bahan refleksi bagi para pemegang kekuasaan di lembaga-lembaga negara, supaya kasus memalukan seperti ini tidak terulang di kemudian hari.
Ma’ruf Amin menegaskan, tingginya sebuah jabatan dan kekuasaan mesti dibarengi dengan moral dan akhlak yang baik pula. Wapres meminta semua petinggi lembaga untuk menjaga integritas mereka, jangan sampai tindakan mereka justru mencoreng nama baik bangsa.
Baca Juga: PKS Ogah Bongkar Pasang Duet Anies-Sohibul, PDI-PKB Berpeluang Bentuk Poros Baru di Pilkada Jakarta
"Soal moral, soal integritas, soal ini, pemegang kekuasaan itu harus betul-betul menjaga. Ini peringatan. Jadi, jangan main-main, nanti seperti apa yang terjadi di KPU. Nanti kalau ada yang lain, pasti akan terjadi lagi," kata Ma'ruf usai membuka acara Asian-Pasific Aquaculture (APA) di Grand City, Surabaya, Kamis (4/7/2024).
Orang nomor dua di Indonesia ini mengatakan, kasus-kasus seperti yang menimpa Hasyim sekarang ini tak boleh lagi terulang, jika itu terjadi pelakunya mesti disanksi berat, tak cukup dengan pemecatan, namun para pelaku mesti diseret ke jalur pidana.
"Tentu mereka punya alasan untuk mengambil keputusan itu. Saya tentu tidak bisa memasuki masalahnya secara langsung karena itu kan kewenangan dari DKPP, tetapi buat saya ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak," ujarnya.
Meski demikian, Ma'ruf menilai kasus ini bersifat personal dan tidak berkaitan dengan KPU secara kelembagaan.
Bertalian dengan itu, dia meyakini keputusan DKPP tidak akan mengganggu persiapan Pilkada Serentak 2024. KPU, kata Ma'ruf, memiliki sistem untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik meski ada pergantian kepemimpinan.
"Saya kira karena kan masalah tugas KPU tidak hanya di tangan satu orang, tapi tugas tim. Karena itu, saya yakin bahwa karena tugasnya tugas tim, ini bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Baca Juga: Jawab Gosip Cawe-cawe di Pilkada Jakarta, Jokowi: Saya Tak Menyodorkan Siapapun ke Parpol
Hasyim dipecat sebagai ketua sekaligus komisioner KPU oleh DKPP berdasarkan sidang putusan etik pada Rabu (3/7/2024). Ia dinyatakan terbukti melakukan hubungan badan secara paksa dengan anggota PPLN Den Haag, Belanda.
