Polemik pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo ikut turun tangan memikirkan skema pelunasan utang jumbo warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Baru-baru ini, Kepala Negara memerintahkan pelunasan utang whoosh dilakukan oleh sejumlah stake holder termasuk Kementerian Keuangan. Itu artinya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mulanya terkesan lepas tangan, mau tak mau harus ikut putar otak membereskan utang tersebut.
Baca Juga: Dugaan Markup Anggaran Proyek Whoosh, Siapa yang Harus Diperiksa KPK?
Dalam sebuah rapat terbatas yang digelar baru-baru ini, Prabowo meminta supaya utang kereta cepat diurus lintas kementerian/lembaga yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan CEO Danantara Rosan Roeslani.
"Kemarin dibahas. Pak Airlangga Menko, Menteri Keuangan (Purbaya), kemudian CEO Danantara (Rosan Roeslani), diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dilansir Jumat (31/10/2025).
Tak Ganggu Perekonomian Nasional
Dalam rapat terbatas itu, Prabowo meminta tiga kementerian/lembaga ini mencari jalan keluar dengan risiko yang minimal, dia berharap pembayaran utang whoosh tanpa mengganggu perekonomian nasional.
Sekarang ini mereka yang mendapat arahan langsung dari Prabowo sedang putar otak mencari skema pembayaran utang yang diusahakan tak menimbulkan efek domino pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah negosiasi dengan pihak China.
Pada pertengahan Oktober 2025 lalu, perwakilan pemerintah Indonesia disebut tengah bersiap terbang ke China untuk menegosiasikan masalah ini, namun hingga kini jadwal keberangkatan mereka masih belum diketahui secara jelas.
Mematangkan Skema Pembayaran Utang
Negosiasi dengan pihak China bukan opsi tunggal, pemerintah menyiapkan sejumlah skema terbaik lainnya, saat ini seluruh skema itu tengah dimatangkan.
Pembahasan teknis untuk menemukan solusi terbaik ini telah memasuki babak perhitungan dan perumusan opsi penyelesaian. Ketiga kementerian/lembaga diminta segera menyusun kalkulasi dan skenario pembayaran secara mendalam.
“Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” jelas Prasetyo
Tanggung Jawab Bersama
Gonjang ganjing pelunasan utang whoosh sempat berpolemik, Menteri Purbaya mulanya ogah terlibat dalam masalah ini dan tak mau mengutak atik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang tersebut.
Purbaya dalam berbagai kesempatan mengatakan, utang Whoosh sepenuhnya menjadi tanggung jawab Danantara yang disebutnya menerima dividen jumbo dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana keuntungan yang dikantongi lembaga itu kata Purabaya bisa dipakai menyicil utang whoosh.
Baca Juga: Whoosh Proyek Untung atau Rugi, Begini Hitung-hitungan Jokowi
Kendati demikian, Purbaya tampaknya tak bisa mengelak, sebab menurut Istana utang Whoosh adalah tanggung jawab bersama, itu artinya beban utang ini tak dipikul sendiri oleh Danantara. Utang Whoosh menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.
"Kewajiban kita semua, bukan cuma pemerintah, untuk menyediakan transportasi publik yang sebaik-baiknya. Tidak hanya Whoosh. Mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba untuk kita perbaiki," pungkas Prasetyo.
