Pemerintah memutuskan memberlakukan kebijakan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH di sejumlah instansi negara untuk menghemat energi nasional di tengah ancaman krisis energi akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang masih terus bergejolak hingga hari ini.
Kendati kebijakan WFH dikritik sejumlah pihak termasuk dari PDI Perjuangan, namun pemerintah memastikan kebijakan ini bakal efektif diberlakukan dalam waktu dekat ini, sekarang ini regulasi mengatur kebijakan itu sedang digodok.
Baca Juga: Harga BBM di Asia Meroket, Purbaya Pastikan RI tetap Stabil
"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini. Bulan ini tinggal berapa hari? Jadi masih ada waktu,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dilansir Sabtu (28/3/2026).
Tetap Produktif Lewat WFH
Kebijakan WFH memang dikritik sejumlah pihak termasuk PDI Perjuangan yang menyebut kebijakan itu bisa menurunkan produktivitas pemerintah sebab para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sukar dikontrol sehingga kebijakan itu rawan disalahgunakan, bisa saja para ASN memanfaatkan kesempatan itu buat plesiran.
Kekhawatiran itu dijawab oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Khususnya di bidang ekonomi, Purbaya menjamin WFH tak bakal berdampak negatif.
Menurutnya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.
"Nggak (mengganggu), kalau pilih dengan cermat. Kalau kami pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak seluruh jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.
Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran penghematan masih bergantung pada harga minyak.
Baca Juga: APBN Tangguh Bukan Jaminan Selamatkan Indonesia dari Krisis Energi
"Kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan. Jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas total nggak akan terlalu terganggu," jelas Purbaya
