Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di tengah persoalan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pasalnya, bertambahnya kesempatan kerja belum tentu sejalan dengan kualitas pekerjaan dan tingkat kesejahteraan pekerja, terutama bagi lulusan perguruan tinggi.
Pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai, kondisi pasar kerja Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Salah satu indikasinya adalah meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan lulusan sarjana serta memburuknya kualitas pekerjaan yang tersedia.
Menurut Media, para sarjana kini menghadapi pilihan sulit ketika memasuki dunia kerja.
Mereka harus menentukan apakah tetap menganggur karena menilai upah yang ditawarkan tidak layak, atau menerima pekerjaan dengan posisi dan penghasilan yang jauh di bawah kualifikasi pendidikan maupun kemampuan yang dimiliki.
"Jumlah pengangguran untuk S1 itu semakin lama semakin meningkat. Pekerjaan, kualitas kerja kita semakin memburuk. Ada dua opsi untuk para sarjana,”ungkap Media, dikutip dari Instagram @fgmedia.official, Selasa (10/11/2026).
Media melanjutkan, pilihan pertama adalah bertahan dalam kondisi menganggur. Sebagian lulusan sarjana memilih tidak mengambil pekerjaan karena upah yang ditawarkan dianggap tidak sebanding dengan pendidikan, keterampilan, dan kebutuhan hidup mereka.
"Pertama, dia akan bertahan, dia akan tetap menganggur. Karena dia tahu, kalaupun bekerja, gajinya tidak layak," ungkapnya.
Sementara pilihan kedua adalah menurunkan ekspektasi pekerjaan dengan menerima posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun kompetensi. Bahkan, menurut Media, ada sarjana yang bersedia bekerja dengan penghasilan di bawah Rp1 juta.
"Opsi kedua, bagi sarjana di Indonesia, menurunkan grade pekerjaannya. Jadi, mereka menerima gaji bahkan di bawah Rp1 juta, mereka menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill mereka," jelasnya.
Baca Juga: Bukan Cuma Rusak Lingkungan, Ini Bahaya Batu Bara bagi Ekonomi Menurut Bhima Yudhistira
Media juga menyoroti narasi penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menilai, pembahasan mengenai keberhasilan penciptaan lapangan kerja tidak cukup hanya melihat angka pengangguran secara umum.
Menurutnya, data tersebut perlu dibedah lebih jauh untuk melihat kondisi penyerapan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hingga besaran upah yang diterima masyarakat.
Ia juga mengkritisi pendekatan yang hanya berfokus pada tingkat pengangguran sebagai indikator keberhasilan pemerintah. Sebab, seseorang yang akhirnya menerima pekerjaan dengan upah sangat rendah atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya tetap dapat tercatat sebagai pekerja.
"Prabowo-Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja. BPS kemudian mencoba memproteksi argumen itu dengan mengatakan bahwa tingkat pengangguran menurun. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebetulnya ada kekacauan dalam penyerapan tenaga kerja kita," kata Media.
Persoalan tersebut, lanjutnya, juga berkaitan dengan generasi muda yang selama ini menjadi bagian penting dalam dinamika politik dan ekonomi Indonesia.
Media bahkan menyinggung Gen Z yang pada Pemilu 2024 turut memberikan suara kepada Prabowo Subianto.
"Dan ini adalah Gen Z yang 2024 memilih Prabowo Subianto," tegasnya.
Baca Juga: CELIOS Nilai Pembentukan Badan Ekspor Bisa Hambat Ambisi Transisi Energi Pemerintah
