Perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengembangkan usaha, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, pelatihan bisnis, hingga jangkauan pasar. Kondisi ini membuat banyak usaha milik perempuan kesulitan berkembang dan bersaing untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Laporan Asian Development Bank (ADB) dan UN Women berjudul Gender-Responsive Procurement in Asia and the Pacific, An Opportunity for an Equitable Future mengidentifikasi berbagai hambatan tersebut sebagai tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam mengembangkan bisnis.
Salah satu pendekatan yang dinilai dapat membantu mengatasi kesenjangan itu adalah gender-responsive procurement (GRP) atau pengadaan barang dan jasa yang responsif gender.
GRP merupakan pendekatan dalam pemilihan barang, jasa, maupun pekerjaan sipil yang mempertimbangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, proses pengadaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan bisnis, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih setara bagi usaha milik perempuan (women-owned businesses/WOBs) dan perusahaan yang responsif gender (gender-responsive enterprises/GREs).
Baca Juga: Perempuan Masih Tertinggal di Dunia Kerja, OCBC Gaungkan Kesetaraan Gender
Di Indonesia, penerapan GRP juga dinilai relevan untuk mendukung pengembangan sektor care economy atau ekonomi perawatan. Sektor ini mencakup berbagai layanan yang memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional seseorang, seperti pengasuhan anak, perawatan lansia, hingga pendampingan penyandang disabilitas.
Pekerjaan dalam sektor ekonomi perawatan selama ini banyak ditopang oleh perempuan. Namun, kontribusi mereka belum selalu diikuti dengan pengakuan, perlindungan, dan jaminan sosial yang memadai.
Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama International Labour Organization (ILO) telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2026. Kerangka kerja tersebut mencakup tujuh isu strategis, termasuk pengakuan dan perlindungan pekerja perawatan serta jaminan sosial dalam sektor ekonomi perawatan.
Dalam konteks tersebut, GRP dapat berperan memperkuat ekosistem ekonomi perawatan melalui dua pendekatan. Pertama, memperluas kapasitas dan kesempatan usaha milik perempuan agar dapat terlibat dalam rantai pasok. Kedua, mendorong keterlibatan perusahaan yang responsif gender untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus berbagi pengetahuan dan praktik bisnis yang inklusif.
Baca Juga: 5 Kesalahan Pengasuhan yang Diam-diam Menanamkan Bias Gender pada Anak
Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perawatan dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi perempuan. Dengan demikian, penerapan GRP berpotensi ikut mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.
Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati, mengatakan GRP menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas partisipasi perempuan dalam perekonomian.
“Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi usaha milik perempuan sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih inklusif,” kata Dwi.
Ia menambahkan, upaya tersebut perlu didukung ekosistem yang memungkinkan perempuan tidak hanya membangun usaha, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam rantai nilai ekonomi.
Penerapan prinsip kesetaraan gender dalam dunia usaha juga terlihat melalui penyelenggaraan Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards 2026 Indonesia oleh UN Women. Ajang ini memberikan apresiasi kepada perusahaan dan organisasi yang dinilai telah mendorong kesetaraan gender secara terukur di lingkungan kerja, pasar, rantai pasok, dan komunitas.
Pada penyelenggaraan tahun ini, sebanyak 18 pemenang terpilih dari 142 aplikasi yang diajukan oleh 94 perusahaan. Jumlah tersebut menjadi tingkat partisipasi tertinggi sejak ajang ini pertama kali digelar pada 2020. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan partisipasi tertinggi di kawasan Asia Pasifik.
Capaian tersebut menunjukkan semakin banyak perusahaan yang mulai menempatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari praktik bisnis. Namun, upaya memperluas kesempatan ekonomi bagi perempuan tetap membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta.
Melalui pengadaan yang lebih responsif gender, perusahaan dapat berkontribusi dengan membuka kesempatan bagi usaha milik perempuan untuk masuk ke dalam rantai pasok. Di sisi lain, dukungan terhadap pekerja perawatan juga penting agar perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam dunia kerja tanpa mengabaikan kebutuhan pengasuhan.
Dengan ekosistem yang saling mendukung, kesetaraan gender diharapkan tidak berhenti sebagai komitmen, tetapi menjadi bagian dari praktik bisnis dan pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
