Narasi reformasi jilid II mulai mengemuka dalam beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia dalam satu dua hari belakangan.
Wacana reformasi itu mencuat setelah kondisi ekonomi Indonesia mulai anjlok seiring ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang bahkan sempat menyentuh Rp18.000 per dolar, angka yang identik dengan nilai tukar rupiah ketika krisis melanda Indonesia pada 1998 yang disusul dengan reformasi karena tumbangnya rezim Presiden Soeharto.
Baca Juga: Krisis Era Soeharto Vs Anjloknya Rupiah Era Prabowo, Mana yang Lebih Gawat?
Terkait narasi reformasi jilid II itu, pengamat Politik dan kebijakan publik Adi Prayitno mengaku pesimis, ia tak yakin agenda itu mulus dijalankan sebab kondisi ekonomi pada 1998 berbeda jauh dengan yang terjadi sekarang ini.
Dia bahkan menilai perbandingan kondisi ekonomi era 1998 dengan saat ini adalah sesuatu yang sudah berlebihan karena kondisinya memang tak sama. Dia menilai stabilitas politik dan fundamental ekonomi Indonesia sekarang ini masih berada dalam kondisi yang relatif kuat.
“Beda jauh. Saat ini soliditas politik terjalin luar biasa solid dan fundamental ekonomi kuat. Kejauhan jika dikait-kaitkan dengan situasi 1998. Menyamakan kondisi saat ini dengan 1998 terlampau menyederhanakan masalah,” kata Adi Prayitno kepada wartawan.
Kebebasan menyampaikan aspirasi adalah hak seluruh masyarakat yang dijamin Undang-undang, namun kata Ady isu yang dibawa dalam sebuah aksi unjuk rasa juga mesti relevan dengan kondisi yang dihadapi. Baginya wacana reformasi jilid II adalah isu yang terkesan sangat dipaksakan, itu adalah isu prematur tanpa penopang yang kuat.
“Setiap demo pasti ada isu yang dibawa. Salah satunya misalnya soal perbaikan ekonomi atau kritik terhadap MBG dan kopdes. Isu biasa saja. Tanpa demo pun isu semacam ini sudah sering didengar publik,” ujarnya.
Apabila isu yang dibawa dalam sebuah aksi unjuk rasa relevan, maka aspirasi yang disampaikan berpeluang besar mempengaruhi kebijakan pemerintah karena usulan itu didengar. Sebaliknya jika isu yang dibawa ngawur maka kemungkinan besar hal itu bakal diabaikan pemerintah. Untuk itu lanjut Adi wacana reformasi jilid II adalah isu kemungkinan besar tak bakal ditanggapi pemerintah. Itu isu tak penting.
“Kalau rasional pasti didengar pemerintah, sebaliknya kalau tak rasional bisa diabaikan. Apapun pemerintah juga punya kalkulasi sendiri soal situasi saat ini,” tuturnya.
Di sisi lain, Adi menyoroti tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia pada Mei 2026, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah masih berada di atas 70%.
Baca Juga: Info A1 dari Orang Dekat Prabowo, Begini Nasib Rupiah dalam Sepekan ke Depan, Simak!
Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator narasi krisis politik, seperti menjelang Reformasi 1998 belum memiliki pijakan yang kuat dalam kondisi objektif Indonesia saat ini.
“Kondisi tersebut menunjukkan situasi politik dan pemerintahan saat ini masih mendapat legitimasi yang cukup tinggi dari masyarakat,” pungkasnya.
