Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons unggahan terkait daftar nama kasus dugaan korupsi Badan Gizi Nasional (BGN), yang menyeret nama sang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dengan tegas, ia menyatakan jika AHY tidak mempunyai hubungan dengan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

Baca Juga: Dua Kolonel Muncul di Pusaran Kasus Korupsi MBG, Demokrat Klarifikasi Hubungan AHY dan Sony Sonjaya

"AHY tidak mengenal, tidak pernah bertemu, maupun tidak pernah berkomunikasi dengan Sony Sonjaya. Selain itu, AHY juga disebut tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) maupun urusan lainnya," tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).

Selain itu, dirinya juga menyoroti frasa “2 Orang Kolonel usulan AHY” yang muncul dalam unggahan tersebut.

Baca Juga: Jejak Langkah Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Sang Profesional yang Sukses di Politik dan Pemerintahan

Menurutnya, tidak ada penjelasan mengenai AHY maupun dua kolonel yang dimaksud. "Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan jika frasa yang digaungkan tersebut ditujukan kepada AHY, maka informasi itu tidak benar.

"Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," tegasnya.

Tambahnya, "Namun, partai berharap setiap informasi yang menyebut individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi," pungkas Herzaky.

Sebelumnya, beredar muncul nama yang disebut-sebut sebagai “Kolonel Utusan AHY” dalam daftar pihak Sony Sonjaya yang mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam proses penyelidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Namun sayangnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi maupun keterkaitan masing-masing dalam proses hukum yang sedang berlangsung.