Dr. Risti Permani, Associate Professor di University of Queensland sekaligus Project Lead MyINDAH Diet, menjelaskan bahwa pilihan makanan yang dibuat masyarakat setiap hari tidak hanya ditentukan oleh preferensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh harga pangan, akses informasi, kondisi lingkungan, dan kebijakan publik. Pemerintah telah menjalankan berbagai program unggulan, mulai dari peningkatan produksi pangan hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menelan anggaran ratusan triliun rupiah pada 2026.
Namun, keberhasilan pembangunan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi. Dari sisi masyarakat sebagai konsumen, kemampuan mengakses pola makan sehat juga dipengaruhi oleh harga pangan, keberagaman pilihan pangan, kualitas distribusi, serta akses terhadap informasi gizi. Studi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dalam proyek MyINDAH Diet menunjukkan bahwa kebijakan pangan dan gizi yang memengaruhi aspek-aspek tersebut masih sering dirancang dan dijalankan secara sektoral.
Baca Juga: Kasus Korupsi MBG Makin Meluas, Ini Daftar Dugaan Penyimpangan dari Jual Titik Dapur hingga Ompreng
Berbagai kementerian dan lembaga menggunakan indikator keberhasilan yang berbeda-beda. Akibatnya, kebijakan seputar pangan, pertanian, kesehatan, dan perdagangan belum sepenuhnya bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat. Selain itu, fokus kebijakan masih banyak diarahkan pada peningkatan produksi komoditas tertentu. Padahal, perbaikan kualitas konsumsi masyarakat juga membutuhkan dukungan terhadap diversifikasi pangan, inovasi pertanian, serta penguatan infrastruktur pascapanen untuk menjaga ketersediaan dan kualitas pangan bergizi.
"Ketika setiap sektor bekerja dengan target dan indikator yang berbeda, dampak kebijakan terhadap masyarakat menjadi kurang optimal. Padahal, persoalan pangan dan gizi memerlukan desain dan implementasi kebijakan yang selaras agar saling mendukung dan menghasilkan dampak yang lebih besar," ujar Jimmy Daniel Berlianto, Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Konsorsium MyINDAH Diet melihat tantangan pangan dan gizi tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan dan program yang berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan systems thinking yang mengikutsertakan hubungan sebab-akibat dari proses produksi, distribusi, keterjangkauan, dan konsumsi pangan dalam satu kerangka sistem yang utuh. Untuk mendukung implementasinya, CIPS merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor melalui indikator keberhasilan bersama antar kementerian dan lembaga terkait.
Salah satu indikator yang dapat dipertimbangkan adalah Biaya Makan Sehat (Cost of Healthy Diet) untuk mengukur keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat. Sejalan dengan pendekatan tersebut, proyek penelitian MyINDAH Diet yang diinisiasi oleh KONEKSI bersama sembilan organisasi multidisipliner Indonesia-Australia ini juga turut memperkenalkan aplikasi MyINDAH Diet sebagai inovasi digital yang membantu masyarakat memperoleh informasi gizi, pilihan menu sehat, serta informasi pangan yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari.
"Pendekatan systems thinking memungkinkan pemerintah melihat keterkaitan antara produksi, distribusi, keterjangkauan, hingga konsumsi pangan. Dengan tata kelola yang lebih terintegrasi, kebijakan dapat dirancang agar lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah," ujar Jimmy Daniel Berlianto, Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS.
