Sayap organisasi resmi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang dibentuk pada 20 Juni 2026, yakni Srikandi Jaga Desa, menggelar Musyawarah Nasional perdananya pada Kamis (2/7/2026) di Jakarta. Forum ini berperan sebagai ruang konsolidasi awal untuk seluruh jajaran pengurus nasional hingga daerah, mulai dari DPP, DPD, hingga DPC, yang baru akan dikukuhkan secara resmi keesokan harinya. Lewat Munas ini, para calon pengurus menyamakan frekuensi serta merumuskan arah gerak strategis sebelum mereka mengemban amanah secara legal.
Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Tubagoes, menyampaikan bahwa pembentukan Srikandi Jaga Desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa secara masif. Menurutnya, perempuan memiliki peran yang sangat besar mulai dari ranah keluarga, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat sehingga membutuhkan wadah yang terorganisasi. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, atau setara dengan sekitar 37 juta orang, dan kontribusi perempuan dalam sektor UMKM turut menyumbang hingga 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Baca Juga: Madu Program Desa Ekspor Diminati Ritel Arab Saudi, Potensi Transaksi Rp1,6 Miliar
Srikandi Jaga Desa akan menjadi mitra pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang transparan, mendorong pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ekonomi keluarga.
Langkah awal penguatan ini turut dikawal langsung oleh jajaran tokoh strategis nasional yang hadir memberikan pengarahan taktis kepada seluruh peserta sidang pranatacara tersebut. Dalam arahannya, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, menegaskan pentingnya peran pengawasan dari kaum perempuan.
"Kehadiran Srikandi Jaga Desa bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan pilar pengawasan yang rasional dan humanis di tingkat akar rumput. Ketika kaum perempuan dilibatkan secara aktif untuk mengawal arah kebijakan desa, maka potensi penyimpangan dapat ditekan dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat menjadi jauh lebih terukur," tegas Prof. Reda.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., menyoroti pentingnya integrasi gerakan perempuan dalam tubuh organisasi. "Membangun desa yang mandiri dan kuat tidak bisa dilakukan secara parsial, apalagi meninggalkan peran perempuan. Srikandi hadir sebagai sayap strategis ABPEDNAS untuk menyentuh fondasi sosial yang paling vital. Sinergi antara BPD dan inisiatif kaum perempuan inilah yang akan menciptakan ekosistem desa yang berdaya tahan tinggi menghadapi berbagai tantangan zaman," ujar Indra.
Di sisi lain, meskipun Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda Laos, baru dijadwalkan hadir dan menyapa langsung para pengurus pada prosesi pelantikan akbar di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), pesan perjuangannya turut menjadi pendorong semangat dalam Munas tersebut. Melalui pesan yang dititipkan untuk jajaran pengurus, ia mengingatkan kembali muruah gerakan ini yang berpusat pada kekuatan keluarga.
"Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Oleh karena itu, Srikandi Jaga Desa harus berani mengambil panggung kepemimpinan; menggerakkan roda ekonomi melalui UMKM, sekaligus menjadi tameng pelindung bagi anak-anak kita. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya," ungkap Sherly dalam pesannya.
Lewat matangnya konsolidasi di Munas ini, para pengurus daerah hingga pusat siap mengemban amanah legal esok hari. Sesuai dengan napas pergerakan yang diusung: Perempuan Berdaya, Desa Berjaya, Indonesia Maju.
