Indonesia kian mendekati target eliminasi kanker leher rahim sebagai masalah kesehatan publik pada 2030. Kementerian Kesehatan RI bersama Jhpiego Indonesia, Roche Diagnostics Indonesia, dan Bio Farma memaparkan hasil proyek percontohan skrining kanker leher rahim berbasis tes DNA Human Papillomavirus (HPV) dengan model layanan hub and spoke dalam Forum Diseminasi Nasional yang digelar di Jakarta, Selasaa (27/1/2026).
Forum ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D., Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., serta para mitra implementasi, di antaranya Country Director Jhpiego Indonesia Maryjane Lacoste, Direktur PT Roche Indonesia Divisi Diagnostik Lee Poh Seng, dan perwakilan Bio Farma, Kamelia Faisal selaku Direktur Pemasaran.
Keterlibatan lintas sektor tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah, organisasi kesehatan global, dan industri diagnostik nasional dalam menyiapkan sistem skrining kanker leher rahim yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan menuju target eliminasi tahun 2030.
Baca Juga: Terobosan Baru! POGI Rilis Rekomendasi Vaksinasi HPV untuk Wanita Pra-Nikah dan Pascapersalinan
Uji Coba di Jawa Timur, Fondasi Kebijakan Nasional
Proyek bertajuk Studi Implementasi Skrining Kanker Leher Rahim untuk Mendukung Integrasi Layanan Primer (ILP) ini telah dijalankan sebagai uji coba sepanjang November 2024 hingga November 2025 di dua wilayah Jawa Timur, yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Studi ini menjadi ajang pengujian nyata penerapan skrining HPV DNA di layanan kesehatan primer.
Hasil uji coba tersebut akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan apakah metode skrining HPV DNA dengan model hub and spoke layak diperluas dan ditetapkan sebagai kebijakan nasional.
Beralih dari Pap Smear ke HPV DNA
Selama ini, skrining kanker serviks di Indonesia masih didominasi metode inspeksi visual asam asetat (IVA) dan Pap smear. Namun, cakupannya relatif rendah dan banyak kasus baru terdeteksi ketika kanker telah memasuki stadium lanjut.
Baca Juga: 11 Mitos tentang Vaksinasi HPV yang Perlu Diketahui
Karena itu, Kementerian Kesehatan mulai menguji pendekatan skrining berbasis tes HPV DNA yang memiliki sensitivitas lebih tinggi dalam mendeteksi infeksi virus penyebab kanker serviks sejak fase awal.
Langkah ini sejalan dengan strategi global WHO 90-70-90, yakni 90 persen anak perempuan divaksin HPV, 70 persen perempuan usia sasaran menjalani skrining, dan 90 persen perempuan dengan hasil positif mendapatkan penanganan yang memadai.
WHO sendiri menargetkan eliminasi kanker serviks sebagai masalah kesehatan publik pada tahun 2030.
Model Hub and Spoke Jawab Kesenjangan Layanan
Dalam proyek percontohan di Jawa Timur, Surabaya berperan sebagai hub dengan laboratorium berkapasitas tinggi, sementara fasilitas kesehatan primer di wilayah lain berfungsi sebagai spoke atau titik pengumpul sampel.
Baca Juga: Upaya Memperkuat Skrining Kanker Serviks di Indonesia
Di Kota Surabaya, skrining dilakukan melalui metode self-sampling dan berhasil menjangkau sekitar 5.500 perempuan, atau 75 persen dari target populasi sasaran. Sampel kemudian diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kota Surabaya menggunakan sistem molekuler otomatis.
Sementara itu, di Kabupaten Sidoarjo, skrining dilakukan dengan metode provider sampling di Puskesmas Wonoayu dan menjangkau 923 perempuan, setara 75 persen dari target sasaran. Pemeriksaan sampel dilakukan di Labkesmas Mojokerto dengan sistem semi-otomatis.
Hasil operasional menunjukkan bahwa tingkat otomasi laboratorium berpengaruh langsung terhadap efisiensi sumber daya manusia. Temuan ini menjadi catatan penting dalam perencanaan jejaring laboratorium berskala nasional di masa depan.
Beban Kanker Serviks Masih Tinggi
Studi ini dijalankan di tengah tingginya beban kanker serviks di Indonesia. Data nasional mencatat, pada 2023 terdapat 36.964 kasus baru kanker leher rahim dengan lebih dari 21.000 kematian. Tanpa intervensi yang lebih kuat, angka tersebut diproyeksikan meningkat lebih dari 60 persen pada 2040.
Kondisi ini menempatkan kanker serviks sebagai salah satu penyebab kematian akibat kanker tertinggi pada perempuan Indonesia, sekaligus menegaskan urgensi penerapan deteksi dini berbasis teknologi yang lebih akurat seperti HPV DNA.
Baca Juga: Bahaya Kanker Serviks: Ini 6 Tanda Tak Biasa yang Harus Diwaspadai
Fondasi Menuju Keputusan Besar
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., menegaskan bahwa studi implementasi ini bukan sekadar uji coba teknis, melainkan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan nasional.
Ia menyebutkan, hasil studi akan menjadi rujukan pemerintah pusat dan daerah dalam penyempurnaan kebijakan skrining, penguatan laboratorium, integrasi pembiayaan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta adopsi sistem pencatatan digital nasional.
“HPV DNA sebenarnya sudah bisa disediakan gratis oleh pemerintah. Karena itu ke depan, paket medical check-up tidak seharusnya hanya berisi Pap smear, tetapi juga HPV DNA,” ujarnya.
Dengan demikian, Indonesia tengah bersiap mengambil keputusan besar: beralih secara nasional dari metode skrining konvensional menuju skrining HPV DNA.
dr. Siti Nadia juga menekankan bahwa percepatan skrining tidak bisa ditunda. “Jika kita melewatkan target eliminasi kanker leher rahim tahun 2030, maka peluang berikutnya bisa bergeser hingga 2040 atau bahkan 2070,” tegasnya.
Baca Juga: Sinergi BD dan RSK Dharmais Perkuat Upaya Perluasan Skrining Kanker Serviks di Indonesia
Ia menambahkan, ke depan pemeriksaan kanker leher rahim dan kanker payudara akan ditawarkan secara bersamaan di layanan primer.
“Ketika seorang perempuan datang ke puskesmas, skrining kanker payudara dan kanker leher rahim tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus menjadi layanan standar,” katanya.
Tantangan Menuju Perluasan Nasional
Meski penerimaan masyarakat terhadap metode self-sampling tergolong tinggi, studi juga mencatat adanya variasi adopsi di lapangan. Faktor kepercayaan terhadap kader kesehatan, literasi kesehatan masyarakat, serta kesiapan SDM di fasilitas layanan primer masih menjadi pekerjaan rumah sebelum perluasan nasional.
Selain itu, aspek pembiayaan juga menjadi tantangan tersendiri. Tes HPV DNA memiliki biaya lebih tinggi dibanding IVA, sehingga integrasi ke JKN serta kesiapan anggaran daerah akan sangat menentukan keberlanjutan program.
Menuju Eliminasi 2030
Proyek percontohan ini menghasilkan paket implementasi yang relatif lengkap, mulai dari standar operasional prosedur (SOP) layanan, alur laboratorium, skema pembiayaan, hingga modul pelatihan tenaga kesehatan.
Rekomendasinya jelas: memperluas skrining HPV DNA secara nasional dengan model hub and spoke, memperkuat jejaring laboratorium, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini.
Jika diadopsi secara nasional, perubahan paling signifikan adalah bergesernya paradigma perempuan Indonesia dari menunggu gejala menuju deteksi dini yang lebih akurat. Langkah ini menjadi kunci dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim, sekaligus mempercepat tercapainya target eliminasi sebagai masalah kesehatan publik pada tahun 2030.
