Dalam laporan terbaru Kearney, sebuah perusahaan konsultan manajemen global, berjudul "Jalur Indonesia Menuju Net Zero 2060", diuraikanlah kerangka komprehensif Indonesia untuk mencapai target emisi net-zero yang ambisius pada tahun 2060, menampilkan potensinya untuk menjadi model global bagi pembangunan berkelanjutan.
Komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan sudah terlihat dalam beberapa inisiatif utama: penandatanganan rencana investasi energi terbarukan senilai US$20 miliar; keberhasilan penyelenggaraan presidensi G20 pada tahun 2022; peluncuran dekrit FOLU Net Sink 2030 untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan; dan partisipasi aktifnya dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). Tindakan-tindakan ini menunjukkan pendekatan proaktif Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan komitmennya untuk berkolaborasi dengan mitra internasional guna mencapai tujuan keberlanjutan bersama.
Baca Juga: Aksi Huawei Percepat Transformasi Digital dan Transisi Energi Terbarukan di Indonesia
"Indonesia berada pada momen penentuan. Negara ini memiliki komitmen yang jelas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)," kata Shirley Santoso, Direktur Utama Kearney Indonesia, "Perjalanan ini menghadirkan tantangan besar sekaligus peluang yang luar biasa untuk diversifikasi ekonomi dan kemajuan teknologi. Laporan ini memberikan rencana strategis untuk menuntun kita."
Penelitian Kearney mengidentifikasi lima sektor utama yang berkontribusi pada emisi GRK Indonesia: 55% berasal dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan (AFOLU); 26% dari energi; 8% dari transportasi; 8% dari sampah; dan 3% dari proses industri dan produksi (IPPU). Laporan ini menguraikan kerangka intervensi yang terarah di setiap sektor dengan pendekatan dua arah: tindakan spesifik sektor dan pendorong lintas sektor yang penting.
Tindakan spesifik sektor adalah:
- AFOLU (Agriculture, Forestry, and Land Use): Menciptakan penampung karbon neto dari kehutanan dan penggunaan lahan, menjalankan program restorasi, mencegah deforestasi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan;
- Energi: Meningkatkan efisiensi energi, mempercepat penerapan energi terbarukan (termasuk solusi hibrida), dan memanfaatkan teknologi CCS untuk menghilangkan emisi yang tidak dapat dihindari;
- Transportasi: Merevitalisasi transportasi perkotaan, meningkatkan standar efisiensi bahan bakar, berinvestasi besar-besaran pada kendaraan listrik, dan secara proaktif berinvestasi dalam mobilitas hidrogen;
- Sampah: Mengelola limbah industri dengan ketat, mengurangi limbah padat di kota melalui penegakan hukum dan partisipasi aktif pemangku kepentingan, dan memastikan pengolahan air limbah domestik yang lengkap;
- IPPU (Industrial Processes and Production Use): Modernisasi dan mendekarbonisasi industri berintensitas emisi tinggi dengan mengadopsi teknologi hijau dan menegakkan standar emisi.
Pendorong lintas sektor yang sangat penting untuk mempercepat transisi hijau:
- Kebijakan Ekosistem Hijau: Membentuk kerangka regulasi yang efektif, termasuk teknologi bersih dan penetapan harga karbon. Kebijakan teknologi bersih harus mencakup seluruh rantai nilai. Penetapan harga karbon melalui pajak dan kredit akan memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi;
- Pembiayaan Hijau (Green Financing): Mencapai net zero pada 2060 memerlukan investasi sebesar US$2,4 triliun atau US$62 miliar per tahun. Saat ini, ESG telah menjadi fokus utama bagi investor global. Indonesia harus mengurangi hambatan penanaman modal asing dan menyesuaikan pedoman pinjaman untuk menarik modal bagi investasi hijau;
- Teknologi Hijau: Sangat penting untuk beralih dari teknologi yang berintensitas karbon tinggi, ke solusi hijau yang inovatif. R&D yang terfokus akan mendorong adopsi teknologi baru;
- Kemitraan Transisi Energi yang Adil: Memastikan inklusivitas dengan mendukung kelompok-kelompok rentan, seperti UMKM di industri dengan karbon tinggi, petani kecil, dan tenaga kerja Indonesia secara menyeluruh;
- Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran sangat penting, sebab 64% orang Indonesia masih ragu untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk perubahan iklim. Program komunitas dan kampanye media sosial dapat menciptakan pemahaman dan urgensi untuk bertindak nyata.
Pada tahun 2022, Indonesia adalah negara penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar kelima secara absolut, setelah China, Amerika Serikat, India, dan Rusia. Ekonomi Indonesia juga secara historis bergantung pada industri yang menggunakan sumber daya bahan bakar fosil negara ini yang tinggi emisi.
"Perencanaan yang efektif dan pelaksanaan yang ketat sangat penting untuk mempercepat transisi dan memastikan hasil yang adil dan inklusif," jelas Som Panda, Principal di Kearney Indonesia.
"Perubahan iklim menghadirkan tantangan ekonomi dan lingkungan yang signifikan yang tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Masa depan net zero hanya dapat dicapai melalui upaya kolektif dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, bisnis dan korporasi, investor, dan masyarakat. Dengan momentum yang diperbarui ini, sekarang saatnya untuk bertindak, melaksanakan, dan mentransformasi negara ini," pungkasnya.
