Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong adanya efisiensi ongkos logistik nasional. Harapan menekan biaya logistik itu ia sampaikan dalam Raker Kemendag 2024 yang diselenggarakan beberapa hari lalu.
Pada medio 2016 hingga 2023 hingga 2024 skor logistic performance index (LPI) Indonesia memang sudah menunjukan hasil positif, hanya saja Indonesia masih berada jauh di bawah negara-negara Asean lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam.
Untuk itu dia meminta para stakeholder terkait untuk bareng-bareng putar otak menggenjot perbaikan LPI Indonesia dan menargetkan penurunan biaya logistik pada 2045 mendatang. Airlangga yakin hal ini dapat dikerjakan secara bertahap.
Baca Juga: Hasan Nasbi: Prabowo Adalah Kesabaran yang Panjang, Tak Ada yang Lebih Tabah Darinya
“Tahun lalu bersama Menteri Bappenas dan kepala PBS meluncurkan biaya logistik nasional yang angkanya di tahun 2012 14,5 persen kemudian kita mendorong agar 10 tahun ke depan bisa mendekati single digit dan 2045 targetnya adalah 8 persen,” kata Airlangga dilansir Olenka.id Senin (26/2/2024).
Tak hanya itu, Airlangga mengatakan, dirinya juga telah menerima laporan dari Kementerian Keuangan terkait progres sistem National Logistics Ecosystem (NLE).
NLE atau Ekosistem Logistik Nasional dibuat untuk mengefisienkan biaya logistik. NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.
Dengan adanya kolaborasi digital dalam satu platform yakni NLE, pemerintah memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah dalam satu pulau, maupun antarpulau.
Penataan NLE diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional serta didukung dengan program Strategi Nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Hingga saat ini, NLE telah diterapkan pada 14 pelabuhan dan ke depan akan diperluas ke 34 pelabuhan serta 12 bandara.
Pembenahan layanan logistik melalui NLE melingkupi empat pilar yaitu simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah, kolaborasi platform logistik (penyedia transportasi, shipping, gudang, dsb), kemudahan pembayaran, dan tata ruang kepelabuhan.
“Saya dengar dari kementerian keuangan mengenai progres NLE yang sampai sekarang peran ini sangat penting terutama terobosan dalam berbagai pelayanan secara online atau digital,” ujar Airlangga.
“Kemudian dampak dari implementasi NLE itu sudah menyentuh 67 persen dan sesuai dengan inpres nomor 5 Kementerian Perdagangan salah satu tugasnya adalah integrasi pelaporan perdagangan antarpulau,” tambahnya.
Baca Juga: Digadang-gadang Jadi Calon Ibu Negara Pendamping Prabowo, Segini Kekayaan Titiek Soeharto
Baca Juga: Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Harta Kekayaan AHY yang Tercatat di LHKPN
Tak hanya itu Airlangga mengatakan, saat ini Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga terkait juga sedang mengupayakan pembenahan tata kelola pelabuhan agar ongkos logistik lebih efisien.
“Dengan kondisi global maupun domestik kita perlu perkuat NLE kemudian juga biaya logistik di luar pelabuhan kemudian standarisasi logistik dan juga selalu melakukan reverse engineering terkait dengan pelayanan jaringan domestik,” tutupnya.
