Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali blusukan keliling Indonesia dalam waktu dekat ini. Agenda itu telah dikonfirmasi kelompok sukarelawannya Projokowi (Projo).
Rencana blusukan itu didukung penuh oleh kekuatan politik di sekitar Jokowi, selain Projo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mendukung penuh langkah tersebut.
Baca Juga: Jokowi Blusukan Keliling Indonesia, PDI-P Wanti-wanti Prabowo
Bagi mereka blusukan Jokowi untuk menyapa masyarakat adalah sesuatu yang wajar, sebagai sosok yang pernah memimpin Indonesia dalam satu dekade kehadiran kembali Jokowi di tengah masyarakat dipandang sebagai hal lazim sebab banyak tokoh di dunia juga melakukan hal itu.
Meski tak mengakui ada agenda politik di balik blusukan itu, tetapi banyak pihak membaca aksi tersebut sebagai upaya Jokowi mengukur elektoralnya setelah lebih dari setahun purna tugas menjadi kepala negara.
Jokowi ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya setelah tak lagi menjadi pejabat, apalagi ia masih belum punya kendaraan politik mumpuni selama masa pensiun.
Meski kedua putranya punya posisi strategis dalam peta politik Tanah Air, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI dan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI, namun posisi putranya dinilai tak cukup mengerek elektoral Jokowi.
“Sehingga di titik inilah beliau harus menguji, magnet elektoralnya setelah 1,5 tahun tidak menjabat, apakah masih relevan dengan panggung politik kita atau sebaliknya,” kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro dilansir Rabu (20/5/2026).
Dengan blusukan keliling Indonesia, Jokowi bisa mengetahui secara langsung kekuatan elektoralnya.
Dia sadar betul kekuatan itu mesti dirawat baik-baik sebab rawan diabaikan masyarakat ketika ia tak terlibat lagi dalam kegiatan politik yang konkrit selama masa pensiun.
"Sehingga, ini perlu diantisipasi apalagi menjelang pemilu dimulai," katanya.
Berbeda dengan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an melihat rencana blusukan Jokowi menjadi momentum krusial bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Kendati agenda blusukan itu diklaim untuk membantu program pemerintah, namun momentum ini bisa menjadi celah besar bagi Jokowi bermanuver demi mengatrol posisi tawar Jokowi.
"Artinya, membantu pemerintah saat ini sekaligus manuver politik untuk meningkatkan posisi tawar di 2029," kata Ali.
Yang paling bahaya kata Ali, momen blusukan itu justru dimanfaatkan Jokowi untuk membandingkan capaiannya selama 10 tahun menjadi presiden dengan capaian Presiden Prabowo Subianto sekarang ini.
Kondisi ini membuat nilai tawar Jokowi melesat secepat kilat sebab pemerintahan sekarang ini tengah dihujam sejumlah isu penting terutama isu ekonomi lewat kenaikan nilai tukar rupiah dan anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG).
Baca Juga: Fasilitas Sudah Siap, Gibran Diminta Segera Ngantor di IKN
"Tapi yang bahaya, kalau dosis manuver politiknya lebih dominan, itu bisa kontra produktif dengan pemerintahan saat ini, karena mesin politik 2029 akan memanas lebih awal, di saat bersamaan situasi ekonomi lagi berat (dollar dan IHSG)," ujarnya.
