Yassierli, seorang akademisi sekaligus praktisi di bidang teknik industri, kini memegang amanah besar sebagai Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2024–2029, di masa pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Kabinet Merah Putih.
Sebelum duduk di kursi kabinet, Yassierli telah lama berkecimpung sebagai pengajar dan peneliti di Institut Teknologi Bandung (ITB). Keahliannya dalam ergonomi, keselamatan kerja, dan desain sistem industri membuatnya dikenal sebagai salah satu pakar di bidangnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sejumlah penelitian dan publikasi yang ia hasilkan tidak hanya memperkaya dunia akademik, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.
Pendidikan Menaker Yassierli
Yassierli adalah Guru Besar di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang lahir pada 22 April 1976. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang Teknik Industri, dengan gelar doktor dari Virginia Polytechnic Institute and State University, Amerika Serikat.
Baca Juga: Mengenal Sosok Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda
Sebelumnya, ia menyelesaikan studi S1 di Teknik Industri ITB pada 1997, lalu meraih gelar Magister Teknik dan Manajemen Industri dari kampus yang sama pada tahun 2000.
Sejak mulai bergabung sebagai staf pengajar ITB pada 1998, Yassierli konsisten mengabdikan diri di bidang pendidikan dan riset, khususnya dalam ergonomi, rekayasa kerja, dan keselamatan kerja.
Kini ia menjabat sebagai Guru Besar di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, sekaligus aktif dalam organisasi profesi. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) serta menjabat sebagai President of SEANES (Southeast Asian Network of Ergonomics Society) pada periode 2015–2017.
Jabatan Politik dan Peran Pemerintahan
Mengutip dari laman Bisnis, sejak dilantik dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029, Yassierli telah mengambil sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat dunia kerja dan melindungi tenaga kerja di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa program-program prioritas kementeriannya, seperti peningkatan produktivitas nasional, perluasan kesempatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial, tetap berjalan walau terjadi pemangkasan anggaran signifikan, misalnya anggaran Kemnaker untuk 2025 yang dipotong hingga 57,1%.
Selain itu, Yassierli juga mendorong reformasi kebijakan-outsourcing melalui penyusunan Peraturan Menteri yang berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab keluhan lama pekerja mengenai kerja alih daya seperti ketidakpastian kerja, perlindungan sosial yang kurang, dan upah yang rendah.
