Respons Pengamat
Data pemerintah menunjukkan inflasi pangan bergejolak kini menjadi tantangan utama, meskipun inflasi umum masih relatif terkendali di 2,65% YoY pada September 2025. Deputi I Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, pun memastikan koordinasi antarinstansi tetap berjalan.
“Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, diharapkan inflasi volatile foods bisa kita jaga di level di bawah 5%,” terang Ferry dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025), dikutip dari Bisnis.com.
Namun, sejumlah pengamat menilai efek MBG terhadap inflasi perlu diwaspadai. Ekonom IPB, Dr. Arief Setiawan, menekankan, pentingnya manajemen stok dan logistik sejak awal.
“Kebijakan pangan seperti MBG memang mulia, tetapi tanpa strategi produksi dan distribusi yang matang, dampaknya bisa menjadi tekanan inflasi jangka pendek,” ungkap Arief, sebagaimana dikutip dari TIMES Indonesia, Minggu (2/11/2025).
Sementara itu, Peneliti Senior LPEM FEB UI, Vid Adrison, mengingatkan bahwa dampak inflasi paling dirasakan kelompok miskin.
“Kenaikan harga ini akan dirasakan oleh setiap pihak, tapi yang paling berat adalah masyarakat miskin. Ketika harga makanan naik, biaya hidup mereka terdampak signifikan. Pemerintah bisa saja harus mengeluarkan dana lebih besar untuk bantuan,” ungkapnya,
Vid juga mengingatkan risiko lain jika program MBG dijalankan terlalu masif tanpa pengawasan rantai pasok.
“Permintaan besar dari dapur MBG akan mengurangi pasokan di pasar umum, yang membuat harga pangan semakin mahal,” katanya, dikutip dari Tribunnews.
Kemudian, Anggota Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) lainnya, Rizki Nauli Siregar, pun turut menyoroti bahwa klaim MBG mampu mengangkat ekonomi lokal belum terbukti.
“Argumen bahwa MBG bisa mengangkat perekonomian lokal itu belum bisa kita lihat buktinya. Sebaiknya program dijalankan bertahap melalui pilot project berbasis bukti dan melibatkan lembaga independen,” bebernya, dikutip dari Kontan.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Kasus Keracunan Program MBG Masih Bisa Dicegah, Tapi Tak Boleh Diabaikan
