Perebutan kursi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka semakin menarik perhatian. Di tengah bermunculannya sejumlah nama kandidat, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto ternyata sempat melirik kader terbaik PDIP untuk mengisi posisi tersebut.

Namun, respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri justru disebut di luar dugaan. Alih-alih menyambut tawaran itu, Megawati dikabarkan memilih menolaknya secara halus dan meminta PDIP tetap berada di luar pemerintahan.

Kabar ini diungkap pegiat media sosial Sutan Mangara Harahap melalui akun X pribadinya. Ia mengaku mendapatkan informasi dari sejumlah sumber mengenai dugaan tawaran Prabowo kepada salah satu kader PDIP.

"Saya dapat info A1000 dari beberapa sumber. Pak Prabowo meminta salah satu Kader terbaik PDIP untuk pertimbangan menjadi Wakil Presiden. Namun Ibu Megawati Menolak dengan halus. 'Biarlah PDIP tetap diluar Pemerintahan, dan PDIP konsisten akan mengawal dan mengawasi pemerintahan Prabowo,' ucap salah seorang sumber," tulis Sutan, dikutip Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: 'Hati-Hati Pak Prabowo, Hati-Hati...'

Sutan pun mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. "Benarkan demikian??" lanjutnya.

Jika informasi itu benar, kabar tersebut tentu menambah warna dalam dinamika politik menjelang pengisian kursi wakil presiden. Pasalnya, tawaran kepada kader PDIP bisa menjadi sinyal adanya komunikasi politik antara Prabowo dan partai yang selama ini memilih berada di luar pemerintahan.

Namun, keputusan Megawati yang disebut tetap ingin berada di luar pemerintahan juga memunculkan pertanyaan lain. Apakah PDIP memang ingin mempertahankan posisi sebagai pengawas pemerintahan Prabowo, meski terbuka peluang untuk masuk ke lingkar kekuasaan?

Perlu dicatat, hingga kini kabar mengenai tawaran tersebut masih sebatas informasi yang disampaikan Sutan berdasarkan sumber yang ia klaim milikinya. Belum ada konfirmasi resmi dari Prabowo maupun Megawati mengenai kabar tersebut.

Baca Juga: Istana: Mereka-Mereka Ini yang Paham Ideologi Prabowo

Di sisi lain, pengisian jabatan wakil presiden jika terjadi kekosongan tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan Presiden. Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih. Dengan demikian, penentuan sosok pengganti tetap harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan MPR.

MPR RI dijadwalkan menggelar sidang paripurna pada 2 Desember 2026 untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden pengganti.

Sejumlah nama pun mulai disebut-sebut masuk dalam bursa kandidat. Mereka antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Sugiono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, hingga Puan Maharani.

Di tengah deretan nama tersebut, kabar mengenai kader PDIP yang disebut sempat ditawarkan Prabowo menambah tanda tanya baru. Siapa sebenarnya sosok yang dimaksud Sutan, dan benarkah Megawati memilih menolak peluang tersebut?