Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama atau Uya Kuya mengaku dirinya sangat tidak setuju dengan kenaikan gaji DPR, menurutnya kenaikan gaji anggota dewan sangat tidak tepat karena berbagai alasan.
"Kalau kalian tanya sama saya soal itu (kenaikan gaji DPR), dari hati yang paling dalam saya enggak setuju. Bagi saya tidak tepat kalau itu dilakukan," ujar Uya Kuya dikutip dari channel YouTube, Senin (1/9/2025).
Baca Juga: Sahroni, Eko Patrio, Hingga Nafa Urbach Masih Dapat Gaji
Adaupun isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR menjadi salah satu isu santer disorot publik belakangan ini, isu ini juga menjadi salah satu pemantik yang memicu rangkaian aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia menuntut pembubaran DPR yang mulai digelar sejak 25 Agustus 2025 lalu.
Adapun rangkaian unjuk rasa itu berujung kerusuhan parah dan penjarahan di sejumlah rumah pejabat termasuk rumah Uya Kuya. Di beberapa daerah unjuk rasa juga berujung pembakaran fasilitas dan kantor milik pemerintah yang berujung jatuhnya korban jiwa.
Menurut Uya, dirinya sejak dilantik menjadi anggota DPR dirinya tak pernah mendengar sekalipun wacana kenaikan gaji dan tunjangan DPR, itu artinya Uya secara tidak langsung membantah desas desus kenaikan gaji anggota dewan tersebut.
"Sepengetahuan saya selama beberapa bulan saya dilantik menjadi anggota DPR, wacana untuk menaikkan gaji di DPR belum saya dengar sama sekali," ucapnya.
Tak hanya itu, Uya juga mengaku dirinya sama sekali tidak keberatan jika tunjangan dan fasilitas yang melekat pada anggota DPR harus ditinjau ulang atau bahkan dipangkas. Dia mengatakan apabila tunjangan itu dikurangi dirinya juga sepakat dan menerima hal itu.
"Kalau memang tunjangan yang melekat pada anggota DPR memang harus dievaluasi, harus diturunkan atau apapun itu disesuaikan. Saya akan ikut dan saya mendukung karena memang itu merupakan bagian dari tuntutan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, menjadi anggota DPR bukan mengutamakan soal kenaikan gaji tetapi lebih kepada bertanggung jawab atas pilihan masyarakat terhadap anggota DPR yang terpilih.
"Yang jelas menjadi seorang DPR bukan bicara atau mengutamakan tunjangan atau gaji tetapi lebih kepada tanggung jawabnya apa yang harus dilakukan sama masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga: Dari Ahok hingga Sahroni Dkk, Ini Deretan Pejabat yang Pernah Didemo Massa Karena Keseleo Lidah
"Berapa pun tunjangannya, berapapun gajinya marilah kita bertanggung jawab untuk warganya, untuk rakyat di dapilnya maupun di seluruh Indonesia," tutupnya
