Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara soal kinerja Purbaya Yudhi Sadewa selama menjabat Menteri Keuangan. Mahfud menilai ada dua persoalan mendasar yang membuat kinerja Purbaya tidak berjalan sesuai harapan.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam podcast "Terus Terang" yang tayang di YouTube pada 14 September 2026.
Mahfud mengaku sempat menaruh harapan besar kepada Purbaya ketika dipercaya memimpin Kementerian Keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu, penilaiannya berubah karena sejumlah kebijakan dan cara Purbaya berkomunikasi di ruang publik dinilai bermasalah.
Baca Juga: Mahfud MD Blak-blakan Beber Kelemahan Purbaya, Sisi Buruknya Diungkap Terang Benderang!
"Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu," tegas Mahfud.
Menurut Mahfud, persoalan pertama terlihat dari gaya komunikasi Purbaya ketika merespons kritik. Ia menilai Purbaya sempat terlalu percaya diri saat awal menjabat dan justru memberikan respons yang dianggap merendahkan pihak yang mempertanyakan kebijakannya.
Mahfud mencontohkan pernyataan Purbaya kepada seorang pakar yang mengkritik kebijakannya. Alih-alih menjelaskan substansi kebijakan, Purbaya disebut memberikan respons yang dinilai melecehkan.
"Begitu dia diganti (menjabat) dia lalu sesumbar itu semua gampang gitu... Nah, orang yang bertanya kepada dia malah dilecehkan. Dulu ada seorang pakar kan bicara, 'Anda kan bukan ekonom gak tahu apa-apa kan,' gitu kan di depan forum," beber Mahfud.
Mahfud juga menyoroti cara pemerintah merespons kritik yang muncul melalui media sosial maupun podcast. Menurutnya, kritik seharusnya dijawab dengan penjelasan mengenai kebijakan, bukan justru menggunakan instrumen pajak untuk menghadapi pihak yang menyampaikan kritik.
Baca Juga: Alasan Kuat Prabowo 'Tendang' Purbaya dari Kursi Menkeu: Ini Bukan Sekadar soal Kinerja, tapi...
Selain komunikasi, Mahfud menilai persoalan yang lebih serius berada pada substansi kebijakan Kementerian Keuangan. Ia menyinggung sejumlah kebijakan dan janji yang menurutnya tidak berjalan secara konsisten.
Salah satunya berkaitan dengan pendanaan proyek kereta cepat Whoosh. Mahfud mengingat kembali pernyataan sebelumnya bahwa proyek tersebut tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, dalam perkembangannya, pendanaan proyek tersebut kembali melibatkan negara.
"Janji-janjinya itu juga gak jalan dan berubah. Misalnya dulu ketika bicara Whoosh... mula-mula dia sama dengan pandangan masyarakat, itu jangan ditanggung negara karena sejak semula memang itu dinyatakan tidak pakai APBN. Nah, tiba-tiba pakai APBN dan harganya sekian kali lipat," kritiknya.
Menurut Mahfud, perubahan kebijakan tersebut turut memengaruhi sentimen masyarakat. Ia juga menilai kebijakan penarikan pajak pada masa Purbaya terlalu agresif sehingga turut menyentuh masyarakat kecil.
Di tengah kritik tersebut, Mahfud justru memberikan penilaian positif terhadap pengganti Purbaya, Suahasil Nazara. Menurutnya, Suahasil merupakan birokrat profesional yang cukup memahami pemerintahan.
Mahfud mengatakan, dirinya pernah bekerja bersama Suahasil selama beberapa tahun. Karena itu, ia menilai keputusan menunjuk Suahasil sebagai Menteri Keuangan merupakan pilihan yang cukup baik.
