Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti sikap partai koalisi di pemerintahan yang kompak diam atas kasus yang tengah dihadapi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Adi, diamnya partai pendukung pemerintah atas masalah yang dihadapi Gibran adalah hal wajar, bagi Adi tak seluruh partai koalisi selalu harus pasang badan membela presiden atau wakil presiden, partai koalisi hanya terlihat kompak saat sedang mengikuti satu kontestasi politik, setelah pembagian jatah tuntas, maka seluruh partai kembali ke agendanya masing-masing
Baca Juga: Negara Lain Sudah Bikin Robot dengan Kecerdasan Buatan, Indonesia Masih Sibuk Urus Ijazah Gibran
"Koalisi hangat mesra hanya jelang pembentukan kabinet," kata Adi dilansir di saluran Youtube pribadinya Senin (28/9/2026).
Adapun Gibraen saat ini tengah menghadapi gugatan yang dilayangkan Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain ke Mahkamah Konstitusi. Para penggugat menyoal proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 lalu yang disinyalir cacat prosedur lantaran diduga tak memiliki Ijazah SMA.
Perkara ini sedang disorot berbagai pihak dan ramai dibicarakan masyarakat, meski telah lama bergulir, namun hingga sekarang ini tidak ada satu pun partai politik dari koalisi pemerintah yang tampil di hadapan publik membela Gibran.
Adi mengatakan, kondisi seperti ini semakin dimaklumi lantaran Gibran juga sama sekali tak punya irisan dengan satu pun partai koalisi, dia bukan kader salah satu parpol dari seluruh partai koalisi.
"Jadi wajar ketika ada wakil presiden yang tidak ada irisannya dengan salah satu partai politik apa pun secara struktural ataupun secara kader, tidak dibela cukup luar biasa," ujarnya.
Adi melihat partai politik cenderung memandang hubungan koalisi dalam konteks kepentingan politik dan pembagian kekuasaan. Setelah pertarungan politik dimenangkan dan posisi pemerintahan dibagi, kepentingan masing-masing partai menjadi lebih dominan.
"Karena partai politik menganggap koalisi dan hubungan politik hanya sebatas selesai ketika hampir selesai dan memenangkan pertarungan, lalu kemudian sudah didistribusi dan sharing power," jelasnya.
Hal itu, kata Adi, berbeda ketika yang mendapat kritik adalah Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan.
Menurutnya, partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan memiliki kepentingan politik yang lebih langsung untuk memberikan pembelaan terhadap Prabowo ketika kebijakan maupun komunikasi politiknya mendapat sorotan.
"Beda cerita kalau yang dikritik itu Prabowo sebagai RI 1. Maka wajib hukumnya partai koalisi membela," kata Adi.
Baca Juga: Gibran Diobok-obok Denny Cs, Orangnya Jokowi Ngomel-ngomel Gegara Parpol Pendukung Kompak Mingkem
Ia mencontohkan sejumlah isu yang pernah mendapat sorotan publik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, hingga komunikasi politik Presiden Prabowo. Dalam isu-isu tersebut, kata Adi, sejumlah partai koalisi terlihat memberikan pembelaan.
"Sebagai sebuah bukti, ketika Prabowo dikritik soal MBG, soal Koperasi Desa, soal komunikasi politiknya, banyak partai yang pasang badan," tandas Adi.
