Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Dimana Prabowo bakal menyerahkan dua nama kandidat kepada MPR untuk dipilih salah satunya.
Dua nama itu dipilih secara bebas oleh kepala negara dimana keduanya bisa berasal dari partai politik koalisi pemerintah atau bisa juga yang berasal dari luar partai politik.
Baca Juga: Siapa Sebenarnya yang Bikin Gibran Angkat Kaki dari Istana Wapres?
Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan berbagai pihak dimana banyak yang beranggapan Wapres pengganti Gibran harus menjadi jatah parpol koalisi. Yusril mengatakan ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
“Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu (wapres pengganti dari luar koalisi) tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang," kata Yusril dilansir Jumat (13/11/2026).
Yusril menjelaskan Prabowo dapat berkonsultasi dengan siapa pun, termasuk meminta pandangan dari sisi hukum sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa pun, tapi kita tetap mengatakan keputusan akhir tetap ada di tangan presiden," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yusril juga menjelaskan kekosongan jabatan wakil presiden tak otomatis membuat tugas pemerintahan beralih kepada triumvirat ketika presiden sedang berada di luar negeri.
Menurutnya, presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun.
Ia mengatakan wakil presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri karena keputusan tersebut tetap berstatus sebagai keputusan presiden.
"Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden itu harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden. Hanya yang menandatangani: Presiden Republik Indonesia, u.b. Wakil Presiden," ucap Yusril.
Ia menambahkan jika presiden berada di luar negeri dan diperlukan penandatanganan keputusan, wakil presiden dapat menandatanganinya atas nama presiden, bukan atas kewenangannya sendiri.
Yusril juga menilai perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan presiden tetap memberikan perintah dan instruksi langsung dari luar negeri.
Baca Juga: Mas Gibran OTW Angkat Koper dari Istana, Omongan Bu Mega Jadi Kenyataan?
"Apalagi sekarang presiden kan dekat saja, enggak ke mana-mana. Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," jelasnya.
