Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan bahwa sekitar 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum mendapatkan pengobatan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4% atau sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Maria Endang Sumiwi, mengatakan kesenjangan penanganan kesehatan jiwa masih menjadi tantangan serius, terutama karena beban depresi tertinggi ditemukan pada kelompok usia muda.
“Dari sekitar 3 juta orang dengan depresi, baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan. Artinya, 9 dari 10 orang dengan depresi belum terjangkau layanan kesehatan. Beban tertinggi justru berada pada kelompok anak muda usia 15 hingga 24 tahun,” ujar Endang dalam Temu Media bertema “Sehat Jiwaku, Unik Caraku: Keluarga Merangkul, Kesehatan Jiwa Terjaga, Neurodivergent Berdaya” di Gedung Adhyatma, Kantor Kemenkes, Jakarta, dikutip Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober, Bulan Peduli Disleksia, dan Bulan Kesadaran ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
Baca Juga: Lelah Fisik atau Masalah Mental? Ini Cara Membedakan Kurang Tidur dan Depresi Menurut Ahli
Endang menegaskan, kesehatan jiwa merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan nasional. Mengutip data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), gangguan jiwa menjadi penyebab kedua terbesar hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia.
Selain depresi, Kemenkes juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap individu neurodivergent, yakni orang dengan keragaman cara kerja otak, termasuk individu dengan ADHD dan disleksia.
ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang dapat memengaruhi perhatian dan kontrol diri. Sementara itu, disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan membaca dan menulis.
Kondisi tersebut bukanlah bentuk kemalasan, kekurangan, ataupun akibat kesalahan pola asuh. Karena itu, keluarga dan lingkungan sekitar perlu memahami kebutuhan individu neurodivergent agar mereka dapat berkembang sesuai potensinya.
Baca Juga: Ahli: Depresi Itu Penyakit Kronis, Bukan Soal Lemahnya Iman
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, dr. Imran Pambudi, mengungkapkan bahwa keterlambatan mengenali kondisi anak dan penolakan orang tua menjadi dua hambatan dalam memberikan dukungan yang tepat.
“Orang tuanya tidak mengakui kalau anaknya itu seorang neurodivergent, sehingga mencari doctor shopping untuk memastikan atau meminta second opinion bahwa anaknya tidak neurodivergent. Akibatnya, terlambat diketahui dan ketika orang tuanya sadar, potensi terbesar anaknya sudah tidak bisa ditemukan lagi,” ungkap Imran.
Untuk memperluas akses layanan kesehatan jiwa, Kemenkes terus memperkuat fasilitas kesehatan primer. Hingga saat ini, sebanyak 6.549 puskesmas atau 64% dari seluruh puskesmas di Indonesia telah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Pemerintah menargetkan seluruh puskesmas dapat menyediakan layanan tersebut dalam dua tahun ke depan.
Selain itu, sebanyak 932 puskesmas telah disiapkan agar ramah bagi penyandang disabilitas.
Upaya deteksi dini juga dilakukan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta layanan rutin bagi ibu hamil dan ibu nifas melalui Antenatal Care (ANC). Dari program tersebut, Kemenkes telah melakukan skrining kesehatan jiwa terhadap 71,86 juta penduduk berusia di atas 7 tahun.
Baca Juga: Tekanan Finansial Jadi Pemicu Ledakan Kasus Depresi di Indonesia
Hasil skrining menunjukkan indikasi gejala depresi tertinggi ditemukan pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas, yakni 7,1%. Sementara itu, kelompok usia sekolah dan remaja mencatat angka sebesar 2,3%.
Bagi masyarakat yang mengalami krisis kesehatan jiwa, Kemenkes juga menyediakan layanan Healing119.id yang dapat diakses melalui panggilan telepon maupun percakapan daring. Layanan tersebut tercatat telah diakses oleh 284.916 pengguna.
Di sisi lain, praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa berat masih menjadi persoalan. Data Kemenkes pada triwulan III 2026 mencatat sebanyak 2.365 warga masih mengalami pemasungan, termasuk mereka yang mengalami psikosis akut dan skizofrenia.
Ketua Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi, dan Trauma Psikososial FKUI/RSCM, dr. Hervita Diatri, menegaskan bahwa penanganan gangguan kesehatan jiwa tidak cukup hanya mengandalkan obat-obatan. Pasien juga membutuhkan psikoterapi dan rehabilitasi yang dapat diakses secara merata.
“Pengobatan kami bukan hanya obat, tetapi juga butuh psikoterapi. Ada kesan seolah psikoterapi dan rehabilitasi hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mampu membayar atau tinggal di kota besar, padahal tidak demikian,” jelas Hervita.
Menurutnya, pendekatan deinstitusionalisasi perlu diperkuat agar layanan kesehatan jiwa dapat diberikan secara memadai melalui pengobatan, psikoterapi, dan rehabilitasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Sementara itu, Konsultan Neurologi Anak FK Unpad/RSHS, dr. Purboyo Solek, menekankan pentingnya sistem dukungan yang terintegrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat bagi individu neurodivergent.
“Anak dengan disleksia memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang normal, namun cara otaknya memproses informasi berbeda. Tanpa akomodasi yang tepat di sekolah dan pemahaman keluarga, mereka sangat rentan mengalami perundungan (bullying), kecemasan (anxiety), hingga depresi berat,” kata Purboyo.
Kemenkes pun mengajak keluarga, tenaga kesehatan, sekolah, dan masyarakat untuk menghilangkan stigma serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Penerimaan terhadap keragaman cara kerja otak, disertai deteksi dini dan penanganan yang sesuai, diharapkan dapat membantu setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya.
