Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bakal mengebut program 15 ribu desa mandiri dari total 23 ribu desa di Indonesia. Tidak main-main untuk merealisasikan program ini, Kemendes menggandeng World Bank.
Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengajukan anggaran sebesar USD800 juta atau sekitar Rp13 triliun selama lima tahun untuk menyokong program ini.
Baca Juga: Projo Blak-blakan Ungkap Dalang yang Ingin Menghancurkan Hubungan Prabowo-Jokowi
Dana tersebut bakal dikucurkan ke desa-desa yang masuk dalam program ini dengan proyeksi satu desa mendapat Rp550 juta,nantinya dana tersebut dipakai untuk mendukung program ekonomi hijau dan sejumlah program prioritas pemerintah pusat.
"Nantinya bakal dibentuk desa-desa tematik dan pusat produksi yang mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis,"kata
Mendes PDT, Yandri Susanto Selasa (7/10/2025).
Selain itu, dana tersebut juga akan dipergunakan untuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa ke depannya. Kemendes PDT bakal menyiapkan program yang disesuaikan potensi dan kebutuhan desa tersebut.
"Intinya kami ingin meningkatkan desa maju menjadi desa mandiri," kata Mendes PDT.
Mendes PDT optimis bahwa kerja sama dengan World Bank dalam meningkatkan program-program prioritas akan terlaksana tahun 2026 mendatang.
"Kami optimis program yang sama antara Kementerian Desa dan World Bank itu akan berjalan. Jika tidak ada hambatan awal tahun 2026, selama lima tahun," jelasnya.
Untuk menjalankan program tersebut diperlukan suntikan dana yang tidak bersumber dari APBN. Karenanya, Mendes PDT berencana menggandeng Bank Dunia untuk mengintervensi program tersebut.
Sebelumnya, Mendes PDT bersama Wakil Mendes PDT, Ahmad Riza Patria, menyambangi Kementerian PPN/Bappenas, Senin (6/10/2025). Kedatangan keduanya menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
Baca Juga: Upaya Prabowo Bersih-bersih Tambang Ilegal
"Kami menemui Kepala Bappenas karena kerja sama dengan Bank Dunia itu (untuk pengembangan desa) butuh persetujuan dan pendampingan dari Bappenas," kata Mendes PDT.
