Meningkatnya gerakan anti-vaksin menjadi perhatian serius bagi para tenaga kesehatan. Penyebaran misinformasi mengenai imunisasi dinilai berpotensi memicu penurunan cakupan vaksinasi dan meningkatkan risiko munculnya berbagai wabah penyakit menular.
Dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dr. Indra Tarigan, Sp.OG, mengingatkan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menyoroti tingginya kasus campak yang terjadi saat ini dan mengaitkannya dengan semakin banyaknya orang tua yang terpengaruh informasi keliru tentang vaksin.
Menurut dr. Indra, Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus campak tertinggi di dunia.
“Saat ini angka kejadian campak kita termasuk nomor dua tertinggi di dunia. Ini sangat memprihatinkan, karena penyakit ini bisa terus menular dan memburuk jika cakupan imunisasi tidak optimal,” tutur dr. Indra, sebagaimana dikutip dari laman Instagram pribadinya, Kamis (12/3/2026).
dr. Indra menilai, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah maraknya penyebaran disinformasi oleh kelompok anti-vaksin.
Menurutnya, informasi yang tidak akurat membuat sebagian orang tua menjadi takut dan akhirnya menunda atau bahkan menolak imunisasi bagi anak mereka.
“Gerakan anti-vaksin terus menyebarkan disinformasi atau misinformasi tentang vaksin. Akibatnya banyak orang tua yang sebenarnya tidak paham menjadi takut dan akhirnya tidak mengimunisasikan anaknya,” katanya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dr. Indra mengingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi berbagai wabah penyakit lain di masa mendatang.
“Kalau ini dibiarkan, sebentar lagi kita bisa ‘panen’ wabah-wabah lain selain campak. Ini yang harus kita cegah bersama,” tegasnya.
Dalam pandangan dr. Indra, pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap individu maupun kelompok yang secara sengaja menyebarkan informasi menyesatkan mengenai vaksin.
Ia menilai, tindakan hukum dapat diterapkan, terutama kepada pihak yang secara aktif memproduksi dan menyebarkan hoaks tentang imunisasi.
“Bila perlu harus ada tindakan tegas kepada akun atau kelompok yang sengaja menyebarkan misinformasi tentang imunisasi dan menyesatkan masyarakat,” ujar dr. Indra.
Menurutnya, setidaknya ada dua aturan hukum yang dapat digunakan. Pertama, terkait upaya menghalangi program pemerintah karena imunisasi merupakan program kesehatan nasional. Kedua, penyebaran informasi palsu yang dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan keras bukan ditujukan kepada orang tua yang merasa khawatir, melainkan kepada pihak yang dengan sengaja menebarkan hoaks.
“Kita harus tegas, tetapi bukan kepada orang tua yang takut. Kepada mereka harus diberikan edukasi yang benar dan jujur. Yang perlu ditindak adalah pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi menyesatkan,” jelasnya.
Baca Juga: 3 Alasan Vaksin Campak pada Anak Harus Diberikan Lebih dari Sekali
Selain penindakan terhadap penyebar hoaks, dr. Indra juga menilai pemerintah perlu meningkatkan transparansi mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Banyak keraguan masyarakat muncul karena kurangnya akses terhadap informasi yang jelas dan terbuka.
“Pemerintah diharapkan bisa lebih transparan mengenai KIPI. Datanya harus dibuka secara jelas, kronologinya bisa diakses sehingga masyarakat lebih memahami dan bisa percaya,” ujarnya.
Langkah lain yang menurutnya penting adalah menjadikan imunisasi sebagai salah satu syarat administratif untuk masuk lembaga pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar.
“Imunisasi sebaiknya menjadi syarat untuk masuk PAUD, TK, hingga SD. Kecuali jika ada alasan medis tertentu dengan surat keterangan dokter,” kata dr. Indra.
Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus melindungi anak-anak di lingkungan sekolah dari risiko penularan penyakit.
dr. Indra juga menekankan pentingnya edukasi publik yang berbasis data, bukan sekadar opini. Menuruutnya, konten edukasi sebaiknya dibuat sederhana, mudah dipahami, dan mudah dibagikan melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan.
“Edukasi masyarakat harus berbasis data, bukan opini. Buat konten yang singkat, mudah dimengerti, dan bisa dibagikan di grup WhatsApp atau media sosial,” katanya.
Ia juga mendorong keterlibatan influencer kesehatan, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk memperkuat pesan pentingnya imunisasi.
Lebih jauh, dr. Indra menekankan bahwa imunisasi tidak hanya melindungi individu yang menerima vaksin, tetapi juga melindungi masyarakat luas melalui konsep herd immunity atau kekebalan kelompok.
Ia bahkan mencontohkan sebuah kasus yang menggambarkan dampak serius dari rendahnya cakupan imunisasi.
“Baru-baru ini ada seorang guru yang keguguran karena tertular campak dari muridnya yang tidak pernah diimunisasi. Ini menunjukkan bahwa dampaknya bukan hanya pada anak tersebut, tetapi juga pada orang lain di sekitarnya,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan imunisasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar jangan sampai kita menghadapi wabah-wabah yang mematikan di masa depan. Kasihan anak-anak kita jika hal ini tidak kita cegah dari sekarang,” pungkas dr. Indra.
Baca Juga: Kasus Campak Melonjak di Indonesia, Dokter Bagikan Cara Lindungi Anak dari Penularan
