Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat sorotan setelah terbang ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membantu korban gempa. Di tengah aksi tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniansyah justru mempertanyakan urgensi kunjungan sang gubernur ke luar daerah.
Dedi Kurniansyah menilai bantuan kepada korban bencana merupakan tindakan positif. Namun, ia melihat ada persoalan ketika aksi tersebut dikemas secara berlebihan dan berpotensi menjadi panggung pencitraan politik.
“Memberi bantuan itu baik, yang buruk adalah muatan pencitraan dan hal yang kurang perlu,” ujar Dedi Kurniansyah, dikutip Senin (24/8/2026).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Terbang ke NTT, Emang Jawa Barat Bebas Masalah?
Menurutnya, kehadiran Dedi Mulyadi bersama rombongan besar di NTT juga perlu dilihat dari sisi efektivitas. Ia menilai biaya dan sumber daya yang dikeluarkan untuk keberangkatan tersebut semestinya turut dipertimbangkan.
Dedi Kurniansyah menduga aktivitas tersebut berkaitan dengan upaya membangun citra Dedi Mulyadi sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Terlebih, aktivitas tersebut juga cukup aktif dikemas melalui media sosial.
Ia bahkan menyebut fenomena tersebut sebagai “sindrom selebritis”, yakni ketika seorang pejabat dinilai terlalu berorientasi pada pujian dan simpati publik.
“Tentu tidak sebanding dengan pemimpin daerah lain yang sama-sama membantu, tetapi tidak dijadikan kepentingan politik populis,” katanya.
Meski mengkritik gaya Dedi Mulyadi, Dedi Kurniansyah mengakui sang gubernur memiliki hak untuk melakukan kegiatan sosial dan membantu masyarakat di luar wilayah Jawa Barat.
Namun, ia meminta masyarakat tidak hanya menilai seorang kepala daerah dari aktivitas yang ramai terlihat di media sosial. Menurutnya, kinerja seorang pemimpin seharusnya juga diukur dari persoalan yang berhasil diselesaikan di daerah yang dipimpinnya.
“Publik harus tetap memahami jika Dedi Mulyadi punya hak melakukan apa pun tetapi jangan sampai terlena dengan hasil hiasan media sosial,” ujarnya.
Sorotan tersebut kemudian diarahkan pada kondisi Jawa Barat. Dedi Kurniansyah menilai masih ada sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi, mulai dari banjir yang berulang hingga tingkat kemiskinan.
Menurut dia, persoalan di Jawa Barat semestinya menjadi prioritas Dedi Mulyadi sebagai gubernur. Ia pun menduga ada orientasi politik yang lebih besar di balik aktivitas Dedi Mulyadi di luar daerah.
“Karena mungkin punya orientasi politik yang lebih besar,” tandasnya.
Dedi Mulyadi sebelumnya terbang ke NTT pada Jumat (21/8/2026) untuk membantu korban gempa. Kunjungan tersebut dilakukan setelah sejumlah warga NTT meminta bantuan langsung kepada Dedi melalui media sosial.
Dalam kunjungan itu, Dedi membawa bantuan senilai Rp4,5 miliar. Bantuan tersebut berasal dari gotong royong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Baznas Jabar, Bank BJB, Apindo, Kadin, serta donasi pribadi Dedi Mulyadi sebesar Rp4 miliar.
“Kita hari ini membawa bantuan sebesar Rp4,5 miliar. Rp4 miliar dari provinsi (Jabar) dan Rp500 juta dari Kota Depok,” ujar Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya.
Bantuan tersebut juga tidak hanya berupa dana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberangkatkan 20 relawan gabungan dari BPBD Jabar dan Kwarda Pramuka Jabar untuk membantu operasi pertolongan, terutama di sejumlah wilayah pelosok yang sulit dijangkau.
Wali Kota Depok Supian Suri turut mendampingi kunjungan tersebut. Ia membawa tambahan bantuan sebesar Rp500 juta yang dihimpun dari donasi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Kota Depok.
Dengan demikian, kunjungan Dedi Mulyadi ke NTT tak hanya membawa bantuan materi, tetapi juga melibatkan relawan untuk mendukung proses penanganan korban gempa.
Di sisi lain, kritik mengenai pencitraan politik kini menjadi bagian dari perdebatan atas langkah tersebut. Publik pun dihadapkan pada dua perspektif: apakah kunjungan seorang kepala daerah ke wilayah bencana merupakan bentuk solidaritas antardaerah, atau justru menjadi panggung politik yang terlalu besar?
