Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi mengatakan jika pemerintah memfokuskan sasaran untuk memberantas aksi premanisme, bukan organisasai masyarakat (Ormas).
Menurut pihak Istana ini, praktik premanisme yang dilakukan individu atau ormas, menjadi hambatan utama bagi dunia investasi dan usaha.
Baca Juga: Aksi Bill Gates di Asia Tenggara: Temui Prabowo di Istana Merdeka, Bangun Yayasan di Singapura
Baca Juga: Preman Berkedok Ormas Ganggu Investasi, Budi Gunawan: Ini Masalah Serius, Segera Ditandak!
"Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme mau dia individual, mau dia organisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah, dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi (premanisme) ini," katanya, Sabtu kemarin.
Lebih lanjut, ia mengatakan jika aksi para preman tersebut membuat investor enggan masuk ke Tanah Air.
Bahkan, banyak pelaku usaha merasa terbebani dengan biaya-biaya tambahan ulah dari preman tersebut. "Investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan, ada beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi, yang mengganggu itu adalah premanismenya," katanya lagi.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemberantasan premanisme membutuhkan waktu dan pendekatan yang menyeluruh.
"Tentu perlu proses, dan bagaimana pun mereka juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar, dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif. Dia sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih," tambahnya.
Diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan pada Selasa (6/5) lalu.
Adapun tugas Satgas ini untuk menangani aksi-aksi premanisme yang meresahkan masyarakat sekaligus menghambat aktivitas usaha dan investasi.
