Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membeberkan deretan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani.
Adapun kebijakan tersebut mencakup penurunan harga pupuk subsidi, penyederhanaan birokrasi distribusi, bantuan alat mesin pertanian (alsintan), hingga kenaikan harga pembelian gabah.
Baca Juga: Prabowo: Petani Harus Jadi Prioritas Negara
Menurut pihak Istana, komitment Kepala Negara tersebut diperkuat melalui kehadirannya pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo pada 24 Juni 2026 lalu.
"Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional," ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta Selasa (30/6/2026).
Baca Juga: Survei: Keyakinan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Turun Tajam
Lanjutnya, ia membeberkan salah satu langkah fundamental yang diambil pemerintah ialah memastikan ketersediaan pupuk subsidi dengan menambah kuota hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton.
Selain kuantitas, ia mengabarkan jika pemerintah juga memangkas rantai birokrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Baca Juga: Harusnya Pak Prabowo Terang-terangan Ungkap Bohir Demo Mahasiswa
Berdasarkan aturan tersebut, penyaluran kini dilakukan langsung dari PT Pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi.
Sambungnya, kini petani dapat menebus pupuk hanya dengan membawa KTP, didukung sistem digital yang transparan. "Selain itu, pemerintah mengaktifkan kembali subsidi pupuk bagi sektor perikanan sebanyak 295.000 ton setelah sempat terhenti selama empat tahun." tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan dalam proses mempercepat modernisasi, pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada tahun ini tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,19 triliun untuk mendistribusikan 38.969 unit alsintan, mulai dari traktor hingga drone pertanian.
Kemudian sambungnya, pemerintah meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi.
Menurutnya, rangkaian kebijakan ini telah membuahkan hasil signifikan, seperti produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton menurut data BPS, yang selaras dengan data FAO (35,6 juta ton) dan USDA (34,6 juta ton).
"Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, yang berarti ekonomi dan daya beli para petani kini semakin membaik seiring menguatnya ketahanan pangan nasional," tukasnya.
