A Iskandar Zulkarnain merupakan salah satu nama yang perjalanan kariernya melintasi banyak sektor sekaligus: perbankan, BUMN, investasi, pengelolaan keuangan haji, teknologi finansial, kecerdasan buatan, ekonomi syariah, hingga wakaf.
Lebih dari 35 tahun berkarier, ia dikenal luas melalui posisinya sebagai Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017 sampai 2022, masa ketika dana kelolaan lembaga tersebut berkembang hingga kisaran Rp166 triliun.
Baca Juga: Akademisi Puji Atensi Prabowo Wujudkan Kampung Haji Lewat Danantara
Saat ini Iskandar menjabat Ketua Bidang Wakaf Uang Lembaga Wakaf MUI, Dewan Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Komisaris Independen PT Cloudun Technology Indonesia. Berikut rekam jejak perjalanannya;
Pendidikan dan Aktivitas Kampus
Iskandar meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis dari IPB University. Semasa kuliah di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, ia aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan dipercaya menjadi Ketua Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UNS. Pada periode yang sama, ia tercatat sebagai penerima Beasiswa PT Djarum.
Aktivitas organisasi tersebut menjadi pengalaman awalnya mengenal kepemimpinan, kewirausahaan, dan pengambilan keputusan sebelum masuk dunia profesional.
Karier di Perbankan dan BUMN
Lebih dari 15 tahun perjalanan profesional Iskandar dijalani di industri perbankan. Dari sektor inilah ia membangun pemahaman mengenai bisnis, keuangan, risiko, dan tata kelola.
Titik balik terjadi pada 2007, ketika Kementerian BUMN menawarinya bergabung dengan PT Balai Pustaka (Persero), perusahaan pelat merah penerbitan yang saat itu sedang menghadapi banyak persoalan.
Ia mengawali tugas sebagai Direktur Keuangan dan menjalankan tanggung jawab direksi di BUMN tersebut hingga 2013. Cakupan pekerjaannya meluas dari keuangan ke transformasi perusahaan, operasi, sumber daya manusia, dan strategi bisnis.
"Kalau ditanya mengapa saya mengambil tawaran itu, jawabannya sederhana: saya memilih tantangan daripada kenyamanan," kata Iskandar.
Masuk ke Dunia Investasi
Pada 2013, Iskandar berpindah ke sektor investasi dan dipercaya menjadi Direktur Utama PT Bali Investasi Global hingga 2017.
Tiga sektor berbeda, yaitu perbankan, korporasi BUMN, dan investasi, kemudian membentuk kombinasi pengalamannya di bidang keuangan, manajemen korporasi, kepemimpinan, risiko, dan tata kelola.
CIO BPKH dan Pengelolahan Dana Haji
Melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017, Iskandar ditetapkan sebagai Anggota Badan Pelaksana BPKH periode 2017 sampai 2022 sekaligus CIO lembaga tersebut.
Ia masuk pada periode pertama BPKH, ketika institusi, sistem, tata kelola, dan fungsi investasinya masih dibangun. Mandat pengelolaan keuangan haji baru saja beralih dari mekanisme pengelolaan Kementerian Agama.
Hingga masa tugasnya berakhir pada 2022, dana kelolaan BPKH berada di kisaran Rp166 triliun. Menurut Iskandar, tantangan yang lebih mendasar bukan pertumbuhan nominal, melainkan transformasi dari pola yang dominan pada penempatan dana menuju investasi yang terdiversifikasi, prudent, sesuai syariah, dan bertata kelola kuat.
Dari periode inilah ia merumuskan cara pandang yang terus ia bawa: investasi tidak cukup dinilai dari dua dimensi risiko dan imbal hasil, tetapi juga tujuan atau purpose. Imbal hasil tinggi, menurut dia, tidak otomatis membuat sebuah investasi layak diambil, terutama untuk dana yang membawa amanah publik.
Terkait kritik atas masuknya BPKH sebagai pemegang saham pengendali Bank Muamalat Indonesia, ia menilai konstruksinya perlu diluruskan.
Box Kutipan
"BPKH bukan lembaga penyelamat bank. Ketika BPKH masuk ke Bank Muamalat, keputusan tersebut harus dilihat sebagai keputusan investasi institusional, bukan tindakan filantropi atau bailout." A Iskandar Zulkarnain, CIO BPKH 2017 sampai 2022.
Menurut dia, karena menggunakan dana yang membawa amanah publik, keputusan investasi tersebut tetap harus melewati proses tata kelola, uji tuntas, penilaian risiko, aspek legal, aspek syariah, serta pertimbangan potensi nilai ekonominya.
Mengenai polemik nilai manfaat dana haji dan subsidi silang antara jamaah berangkat dan jamaah tunggu, Iskandar berpandangan akar persoalannya terletak pada keseimbangan antara biaya penyelenggaraan haji, kontribusi jamaah berangkat, hasil pengelolaan dana, dan hak jamaah yang masih mengantre.
Ia mengingatkan bahwa nilai manfaat bukan sumber dana tanpa batas sehingga penggunaan porsi yang terlalu besar berisiko menimbulkan persoalan keberlanjutan dan keadilan antargenerasi jamaah. Jalan keluarnya, menurut dia, tidak cukup dengan menuntut imbal hasil investasi yang lebih tinggi, melainkan mencakup efisiensi biaya penyelenggaraan haji, kebijakan Bipih dan BPIH, optimalisasi investasi, serta pembagian nilai manfaat yang adil.
Kiprah di Ekonomi Syariah
Di luar jabatan profesionalnya, Iskandar dikenal sebagai pegiat ekonomi syariah. Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Eksekutif Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), ia terlibat dalam Gres! Gerakan Ekonomi Syariah yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013. Pada tahun yang sama, ia ikut dalam FGD "Menanti Bank BUMN Syariah", ketika gagasan menghadirkan bank syariah negara berskala besar masih menjadi diskursus.
Gagasan tersebut menemukan bentuknya delapan tahun kemudian melalui penggabungan tiga bank syariah anak usaha bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021.
Meski demikian, ia menilai kelahiran BSI bukan garis akhir. Tantangan berikutnya adalah mengubah skala menjadi inovasi, efisiensi, daya saing, dan dampak nyata bagi ekosistem ekonomi syariah.
Iskandar juga menyoroti pangsa pasar keuangan syariah yang masih tertinggal. Menurut dia, persoalannya terletak pada ekosistem yang terlalu lama dipersepsikan sebatas perbankan syariah, padahal mencakup industri halal, pasar modal, asuransi, fintech, haji dan umrah, zakat, wakaf, hingga ekonomi digital.
Fintech dan Kecerdasan Buatan
Setelah menuntaskan tugas di BPKH, arah kariernya bergerak ke teknologi. Sejak 2023, Iskandar menjadi Komisaris Independen PT Cloudun Technology Indonesia, perusahaan yang antara lain mengembangkan pemanfaatan AI dan analitik untuk alternative credit scoring atau penilaian kelayakan kredit berbasis jejak digital.
Ia menempatkan batas etis pada praktik tersebut, yaitu ketika teknologi mulai mengabaikan persetujuan pengguna, privasi, keadilan, dan akuntabilitas. Tidak semua data yang secara teknis dapat diperoleh, menurut dia, secara etis boleh digunakan.
Iskandar juga menilai model AI yang sulit dijelaskan dasar keputusannya menimbulkan persoalan tata kelola dan transparansi, terlebih dalam keuangan syariah yang menuntut kejelasan. Karena itu ia mendorong penerapan explainable AI, bukan sekadar mengejar akurasi model.
Wakaf Uang
Sebagai Ketua Bidang Wakaf Uang Lembaga Wakaf MUI, Iskandar menghadapi jarak antara potensi wakaf uang nasional yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah dan realisasinya yang jauh lebih rendah.
Fokusnya, menurut dia, bukan mengejar satu angka besar, melainkan membangun ekosistem yang memungkinkan masyarakat berwakaf secara mudah dan rutin, termasuk dengan nominal kecil melalui kanal digital. Wakaf uang, kata dia, perlu bergerak dari pola episodik menuju retail dan recurring waqf.
Hambatan terbesarnya ia sebut sebagai kombinasi literasi, kapasitas nazir, digitalisasi, tata kelola, dan kepercayaan publik.
Wakaf juga berbeda karakter dari dana haji. Dana haji memiliki kebutuhan likuiditas yang jelas karena pada waktunya harus digunakan untuk penyelenggaraan ibadah, sementara pokok wakaf harus dijaga dan hanya hasil pengembangannya yang dimanfaatkan, dengan horizon pengelolaan lintas generasi.
Buku dan Tulisan
Iskandar menuangkan sebagian pengalamannya ke dalam buku. Ia menulis Bank Muamalat Reborn yang terbit pada 2022 dengan pengantar Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Ia juga menulis sejumlah buku bertema ekonomi syariah dan haji, antara lain Dua Dekade Ekonomi Syariah, Ayo Haji Muda, dan Mengelola Dana Haji.
Pandanan untuk generasi muda
Iskandar merangkum perjalanan kariernya dalam empat fase: learn, build, lead, dan impact. Formula tersebut, menurut dia, tetap relevan meski cara menjalaninya berubah.
Ia menilai kecerdasan buatan tidak hanya menghapus posisi entry level, tetapi juga menciptakan peluang baru dengan kompetensi yang berbeda. Karena itu, proses belajar perlu dimulai jauh sebelum seseorang memperoleh pekerjaan formal, melalui proyek, bisnis kecil, portofolio digital, riset, magang, dan jaringan sejak masa kuliah.
"Jangan bersaing dengan AI pada pekerjaan yang memang dapat dikerjakan AI lebih cepat. Belajarlah menggunakan AI untuk memperbesar kemampuan Anda," kata Iskandar.
Kemampuan yang menurut dia semakin bernilai justru yang bersifat manusiawi, seperti pertimbangan, integritas, kreativitas, kepemimpinan, empati, daya adaptasi, dan keberanian mengambil keputusan ketika jawabannya tidak tersedia di mesin.
REKAM JABATAN
- Ketua Koperasi Mahasiswa UNS Surakarta, semasa kuliah Bankir, lebih dari 15 tahun
- Direktur Keuangan dan direksi PT Balai Pustaka (Persero), 2007 sampai 2013
- Direktur Utama PT Bali Investasi Global, 2013 sampai 2017
- Dewan Eksekutif Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)
- Anggota Badan Pelaksana dan CIO BPKH, 2017 sampai 2022
- Komisaris Independen PT Cloudun Technology Indonesia, sejak 2023
- Dewan Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
- Ketua Bidang Wakaf Uang Lembaga Wakaf MUI
