Presiden Prabowo Subianto ikut turun tangan atas kasus kematian seorang Ibu Hamil setelah ditolak empat rumah sakit di Papua. Kepala Negara memerintahkan investigasi secara menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit yang menolak ibu hamil yang hendak bersalin tersebut.
Perintah investigasi itu telah diutarakan Prabowo kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang langsung ditindaklanjuti dengan meminta Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri mengunjungi keluarga korban.
Baca Juga: Dasco Lapor ke Prabowo, Bahas Perkembangan Isu Hukum di Daerah-Daerah
“Perintah Presiden Prabowo jelas yakni lakukan audit. Telusuri di mana letak masalahnya. Rumah sakit dikumpulkan, termasuk pejabat dinas kesehatan di provinsi, kabupaten, dan rumah sakit swasta,” ujar Tito dilansir Selasa (25/11/2025).
Tak hanya menghubungi pemerintah daerah, saat ini pemerintah pusat juga sudah mulai bergerak untuk melakukan audit, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim gabungan Kemendagri dan Kemenkes sudah terbang ke Jayapura beberapa hari lalu untuk adit lapangan serta mengecek kembali regulasi yang berlaku di daerah, alur rujukan, serta kesiapan fasilitas.
“Ada Peraturan Bupati yang mengatur RS Kabupaten Jayapura dan aturan lain di tingkat provinsi. Kasus ini berakhir di RSUD, jadi semua regulasi harus dicek ulang,” katanya.
Kemenkes menurunkan tim teknis untuk menelisik aspek layanan mulai dari fasilitas, tata kelola, hingga ketersediaan tenaga medis. Temuan awal diharapkan memberi gambaran mengenai celah sistem rujukan dan hambatan pelayanan darurat.
Sementara itu, RSUD Yowari di Kabupaten Jayapura menyatakan telah mengikuti prosedur. Direktur RSUD Yowari, Maryen Braweri, mengatakan rumah sakitnya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
“Tim independen akan menginvestigasi kasus ini. Kami siap membuka data sesuai kebutuhan pemeriksaan,” ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Jasa Jokowi di Balik Pembangunan RS Kardiologi Emirates-Indonesia di Surakarta
Kasus ini memicu sorotan publik mengenai tata kelola kesehatan di Papua, terutama akses pasien gawat darurat. Pemerintah pusat menyatakan audit akan berlangsung cepat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
