Presiden Prabowo Subianto diminta waspada menghadapi dinamika politik setelah demonstrasi yang terjadi pada 27 Agustus 2026. Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, bahkan mengklaim ada manuver dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyasar kekuasaan pemerintahan saat ini.
Sri Radjasa menyebut manuver tersebut sebagai “operasi garis dalam”. Menurut dia, operasi yang ia kaitkan dengan Jokowi itu kini telah memasuki tahap keempat.
Istilah yang digunakan pun cukup mengagetkan. Ia menyebut tahap tersebut sebagai “pemenggalan kepala tanpa kudeta”, yakni pertarungan politik yang menurutnya berlangsung tanpa adanya pengambilalihan kekuasaan secara terbuka.
“Operasi garis dalam Jokowi terhadap kekuasaan presiden ini sudah memasuki tahap empat, pemenggalan kepala tanpa kudeta,” kata Sri Radjasa Chandra dalam kanal Speak Up Abraham Samad, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Baca Juga: Ternyata Pak Prabowo Sudah Tahu, Eks BIN Yakin 100 Persen Ijazah Jokowi Palsu
Pernyataan itu disampaikan ketika Sri Radjasa membahas kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi 27 Agustus. Menurut dia, rangkaian kejadian tersebut tidak cukup jika hanya dilihat sebagai bentrokan antara massa dan aparat keamanan.
Ia justru menduga ada permainan kepentingan yang lebih besar di balik kerusuhan tersebut.
Sri Radjasa mengklaim terdapat dua pihak yang menurut analisisnya sama-sama berada dalam kendali tertentu ketika kerusuhan terjadi. Ia menyebut kelompok yang membuat kerusuhan dan aparat kepolisian sebagai bagian dari dinamika tersebut.
“Ini demo 27 Agustus 2026 yang dua pihak dikendalikan. Yang ini dikendalikan, yang ngerusuh ini. Polisi dikendalikan,” ujarnya.
Ia kemudian mempertanyakan bagaimana sejumlah pos polisi bisa menjadi sasaran pembakaran. Padahal, aparat keamanan disebut telah berada di lokasi untuk mengantisipasi jalannya demonstrasi.
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Sri Radjasa dalam membangun analisis bahwa kerusuhan tidak berdiri sendiri.
Baca Juga: Alasan Listyo Sigit Masih Bertengger Jadi Kapolri: Ada Sinyal Disiapkan Jadi Cawapres Prabowo 2029
“Kenapa bisa begitu mudahnya pos polisi dibakar?” kata Sri Radjasa.
Dalam perbincangan itu, ia juga menyinggung sejumlah kejadian lain yang berlangsung di lapangan. Sri Radjasa menyebut adanya serangan dari kelompok yang dikaitkannya dengan GRIB Jaya serta rangkaian peristiwa yang menurut versinya berujung pada meninggalnya seseorang bernama Bambang.
Dari sana, pembicaraan kemudian mengarah pada persoalan yang lebih besar: pertarungan kepentingan di antara kelompok elite.
Sri Radjasa menilai gerakan massa atau people power bisa berubah menjadi alat politik ketika ada elite yang memiliki kepentingan besar terhadap kekuasaan.
Menurut dia, ambisi untuk merebut kekuasaan dapat membuat gejolak di jalanan berkembang menjadi bagian dari pertarungan politik yang lebih luas.
“Itu tadi melalui kerusuhan, people power. Elite punya syahwat untuk merebut kekuasaan sangat besar,” ujarnya.
Ia pun menilai pertarungan politik tersebut bukan sesuatu yang baru akan terjadi. Menurut Sri Radjasa, persaingan kepentingan di tingkat elite justru sudah berlangsung saat ini.
“Artinya pertarungan itu sudah terjadi saat ini. Ini bahaya,” katanya.
Analisis Sri Radjasa tersebut menempatkan demonstrasi 27 Agustus sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih besar. Ia mengaitkannya dengan apa yang disebutnya sebagai “operasi garis dalam” terhadap kekuasaan Presiden Prabowo.
Namun, klaim mengenai adanya operasi yang dikaitkan dengan Jokowi hingga tahap “pemenggalan kepala tanpa kudeta” tersebut merupakan pandangan dan analisis pribadi Sri Radjasa Chandra. Dalam pernyataannya, tidak disertakan temuan resmi yang membuktikan bahwa Jokowi menjalankan operasi tersebut.
Begitu pula dengan berbagai tudingan mengenai pihak-pihak yang disebut dalam pembicaraan tersebut. Pernyataan itu masih membutuhkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari Jokowi terkait pernyataan Sri Radjasa Chandra tersebut.
