Wakil Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Jahen Fachrul Rezki menilai cita-cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 mendatang masih sukar direalisasikan.
Menurut Jahen ada banyak indikator sebagai negara maju yang sampai sekarang ini belum bisa terpenuhi, salah satunya adalah pendapatan per kapita masyarakat yang nyatanya masih tirap. Pendapatan per kapita menjadi unsur yang sangat penting untuk mengukur maju tidaknya sebuah negara.
Pemerintah memang sudah memasang target tinggi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada 2045 mendatang diupayakan menyentuh angka Rp40 juta.
Baca Juga: Asal Usul Nama Whoosh: Ide Jokowi yang Kini Menjadi Sebuah Brand Besar
Menurut Jahen target ini terlampau muluk dan tak realistis, untuk sampai pada target tersebut pemerintah perlu kerja keras, sebab pada kenyataannya pendapatan mayoritas masyarakat Indonesia saja masih di bawah Rp5 juta per bulan, dengan demikian pendapatan per kapita bakal staganan, ia sulit dikatrol ke angka yang lebih tinggi lagi.
“Kalau kita pakai data sekarang 5 juta (pendapatan per bulan) terus anggaplah dia akan tumbuh pakai perhitungan 70 bagi 5 kan butuh sekitar 15 tahun. Itu baru naik ke Rp4 juta, Rp6 juta. Jadi untuk bisa ke Rp40 juta itu ternyata butuh growth yang sangat tinggi nantinya,” kata Jahen dilansir Olenka.id Selasa (4/3/2025).
Sukar bukan berarti mustahil, menurut Jahen hal ini masih bisa dicapai, syaratnya pemerintah mesti bersedia putar otak membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kenaikan per kapita. Misalnya saja membuat kebijakan yang mempermudah perusahaan menghasilkan lapangan pekerjaan baru yang punya nilai tambah tinggi untuk mendongkrak kenaikan pendapatan per kapita.
“Caranya gimana? Ya pemerintah perlu nanti memastikan bahwa akan banyak perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan jobs in sector yang menghasilkan value added yang tinggi. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir itu jumlah pekerjaan yang muncul banyak di value added yang rendah di services sector.
Menurutnya, pemerintah tidak harus terpaku pada sektor jasa atau manufaktur, sebab kedua sektor ini dalam beberapa tahun terakhir tak banyak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan per kapita. Dia lantas menyarankan pemerintah mengalihkan perhatian kepada sektor non economic yang jauh lebih menjanjikan.
“Banyak pekerjaan misalnya delivery work, itu kan value addednya nggak tinggi. Upahnya pun nggak setinggi mungkin kalau bisa bekerja di manufacturing. Tapi kalau bicara manufacturing tadi pertumbuhannya hanya 4 persen Jadi nggak banyak sektor-sektor manufacturing yang bisa tumbuh secara optimal. Ada banyak hal yang mungkin bisa diperhatikan dengan baik. Salah satunya masalah non-economic factor,” tuturnya.
Sektor non economic yang dimaksud Jahen adalah semacam kemampuan negosiasi pemerintah kepada para investor, mereka mesti menjamin keamanan investasi mereka dalam jangka waktu tertentu, hal ini dapat menarik investor lain untuk beramai-ramai datang ke Indonesia.
Baca Juga: Pujian Prabowo untuk Jokowi dan SBY
“Kalau misalnya seorang investor ingin datang ke Indonesia, bisa nggak kita meyakinkan bahwa 20 tahun mereka akan aman? Ya nggak ada regulasi yang berubah gitu. Atau misalnya terkait dengan kebijakan perdagangan, bisa nggak kita memastikan bahwa nggak ada nanti impose tarif restriksi yang membuat investor yang datang kesini mengalami kerugian gitu. Itu pertama,” pungkasnya.
