Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengaku siap ditempatkan di mana saja. Dirinya sama sekali tak keberatan ditempatkan di luar Jakarta atau bahkan di luar Pulau Jawa.
Pernyataan itu disampaikan Gibran untuk merespons usulan masyarakat pengguna media sosial yang meminta dirinya berkantor di Papua, bahkan belakangan banyak juga yang meminta dirinya bekerja dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gibran mengatakan, sebagai pembantu presiden dirinya siap diperintahkan untuk ditempatkan di mana saja.
Baca Juga: Wapres Gibran Juga Tak Punya Utang, Harta Kekayaannya Tembus Segini...
"Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden," kata Gibran dilansir Senin (28/7/2025
Dia menegaskan dalam kesehariannya, dia lebih sering turun ke lapangan guna memastikan berbagai program prioritas terlaksana.
"Sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik," tegasnya.
"Ya contohnya hari ini, BSU, Sekolah Rakyat, dan nanti terakhir kita mau menutup Muktamar," tambah dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan beberapa menteri dan wakil dari tiap Provinsi di Papua.
"Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu," ujar Yusril.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyampaikan pernyataan sikap partainya mengenai IKN, yang tidak kunjung menjadi ibu kota Indonesia. Maka dia mengusulkan agar Wapres Gibran berkantor di IKN.
Baca Juga: Kejar Target Swasembada Gula, Wapres Gibran Dorong Anak Muda Menjadi Pemimpin Revolusi Pertanian
Saan mengatakan, jika IKN pada akhirnya akan ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka Wapres Gibran Rakabuming Raka harus segera ngantor di IKN.
"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," tegasnya.
