Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
-Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
-Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
Dorong badan kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
-Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
-Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
-Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
-Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
-Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
-Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
-Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
-Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
-Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
-Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
-Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
-Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
