Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Presiden Prabowo Subianto hanya perlu menyiapkan dua nama calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan yang saat ini ditempati Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Refly, mekanisme tersebut telah diatur dalam konstitusi. Jika jabatan wakil presiden kosong, presiden harus mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih paling lambat dalam waktu 60 hari.
"Menurut konstitusi kita Presiden Prabowo Subianto tinggal mencari atau menyodorkan dua nama untuk dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar Refly melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Ia berpandangan, presiden kemungkinan sudah memiliki gambaran mengenai sosok yang ingin didorong untuk mengisi posisi tersebut. Karena itu, dua nama yang diajukan kepada MPR bisa saja merupakan bagian dari pilihan politik yang telah dipertimbangkan sebelumnya.
Baca Juga: Respon AHY Ditanya soal Gantikan Posisi Gibran: Kita Tunggu...
"Nah, dua calon itu siapa yang akan diajukan? Pertanyaannya adalah siapa yang akan didorong oleh Prabowo Subianto sebagai wakil presiden," lanjutnya.
Dalam pembahasannya, Refly turut menyinggung sejumlah nama yang sebelumnya muncul dalam diskusi publik mengenai kemungkinan pengganti Gibran. Salah satunya adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Refly mengingat kembali pandangan pengamat Gde Siriana yang menilai Gatot sebagai sosok ideal untuk mengisi posisi wakil presiden. Meski mengakui pilihan tersebut bukan hal yang ringan, Refly tidak menutup kemungkinan Prabowo mempertimbangkan Gatot.
"Saya berusaha merecall apa yang dikatakan oleh Gde Siriana. Gde Siriana berkesimpulan bahwa penggantinya yang paling ideal itu Gatot Nurmantyo. Kalau Gatot ya, berat juga, ya. Tapi, ya, sangat bisa saja kemudian Prabowo membutuhkan seorang Gatot Nurmantyo," ungkapnya.
Baca Juga: Prabowo Disebut Siapkan 10 Nama Cawapres Pengganti Gibran, Ada Puan hingga AHY
Selain Gatot, nama Ketua DPR RI Puan Maharani juga masuk dalam pembahasan Refly. Ia mengaitkannya dengan pandangan pengamat politik Hendri Satrio yang menempatkan Puan sebagai salah satu kandidat unggulan.
"Kemudian, kalau Hendri Satrio berpikir Puan Maharani itu the champion-nya," tandas Refly.
Wacana mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden ini mencuat di tengah desakan agar Gibran mundur menyusul polemik dokumen penyetaraan pendidikan SMA miliknya. Persoalan tersebut menjadi sorotan setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertimbangan hukumnya pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Meski demikian, kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden tetap bergantung pada perkembangan hukum dan politik selanjutnya. Penyebutan nama Gatot Nurmantyo maupun Puan Maharani dalam pembahasan Refly juga belum menunjukkan bahwa keduanya telah dipilih atau ditetapkan sebagai calon pengganti.
