Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah menyiapkan langkah evaluasi besar terhadap program studi (prodi) di perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara lulusan kampus dengan kebutuhan industri strategis nasional.
Langkah tersebut mencuat seiring dorongan pemerintah agar dunia pendidikan tinggi tidak lagi berjalan tanpa arah yang jelas, melainkan lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan pasar kerja ke depan.
Baca Juga: Sederet Kampus Asing Berminat Dukung Program Beasiswa Patriot
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa sejumlah prodi yang dinilai tidak relevan berpotensi untuk ditutup. Evaluasi ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia.
“Prodi-prodi perlu kita pilih dan pilah, bahkan jika diperlukan bisa ditutup agar lebih relevan,” ujarnya dalam forum nasional beberapa waktu lalu.
Fokus pada 8 Industri Strategis
Ke depan, pengembangan program studi akan diarahkan pada delapan sektor utama yang menjadi prioritas nasional, yakni kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, serta maritim.
Baca Juga: 8 Konglomerat Pemilik Kampus Swasta Bergengsi di Indonesia
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lulusan yang lebih siap kerja dan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga menargetkan sektor-sektor tersebut dapat tumbuh signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Daftar Prodi yang Dinilai Kurang Relevan
Sejumlah program studi disebut memiliki risiko tinggi untuk ditutup atau setidaknya mengalami transformasi besar. Di antaranya:
- Administrasi perkantoran klasik dan kesekretariatan, yang dinilai rentan tergantikan oleh otomatisasi dan teknologi digital
- Manajemen bisnis konvensional tanpa spesialisasi teknologi atau industri tertentu
- Cabang ilmu sosial dan humaniora yang terlalu teoretis tanpa integrasi dengan kebutuhan industri
- Teknik manufaktur tradisional yang belum mengadopsi teknologi modern seperti robotika atau material maju.
Prodi-prodi tersebut dianggap tidak lagi sejalan dengan arah transformasi industri yang semakin berbasis teknologi dan inovasi.
Fenomena “Market Driven” di Kampus
Pemerintah juga menyoroti fenomena “market-driven” di perguruan tinggi, di mana pembukaan program studi lebih didasarkan pada tren peminat, bukan kebutuhan jangka panjang industri.
Akibatnya, terjadi kelebihan lulusan di beberapa bidang tertentu. Data menunjukkan bahwa beberapa sektor seperti pendidikan dan ekonomi menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, namun tidak semuanya terserap di pasar kerja.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penutupan prodi bukanlah langkah pertama. Kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian menyeluruh.
Baca Juga: Muhadjir Effendy dan Dede Yusuf Soroti Anjuran Kampus Soal Pembayaran UKT Pakai Pinjol
Transformasi kurikulum dan pengembangan program studi baru yang lebih relevan tetap menjadi prioritas utama. Penutupan hanya akan dilakukan jika suatu prodi dinilai tidak lagi dapat dikembangkan atau tidak memenuhi standar kualitas.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam membenahi ekosistem pendidikan tinggi agar lebih adaptif, kompetitif, dan selaras dengan kebutuhan industri masa depan.
