Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan bahwa Gibran bertemu dengan Prabowo pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas sejumlah hal, termasuk dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Prasetyo.
Baca Juga: Sambil Ucapkan Maaf, Ini Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut.
Prasetyo juga menyebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun, sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujarnya.
Baca Juga: Segera! Mbak Puan Segera Proses Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran Putra Jokowi
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Persoalan tersebut mencuat setelah MA mengeluarkan putusan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MA menyatakan suket tersebut tidak sah.
Putusan MA itu juga menjadi sorotan karena berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Kemudian, DPR merespons perkembangan tersebut dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden. Dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.
