Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga turut menyoroti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah serta elektabilitas Prabowo Subianto yang merosot drastis.
Menurutnya apabila trend penurunan itu terus terjadi hingga menjelang 2029, maka Prabowo dipastikan bakal keok di Pilpres. Kemungkinan menang untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua semakin tipis.
Baca Juga: Elektabilitas Prabowo Melorot, Sinyal Perubahan Line Up Kabinet?
Bila hal itu terus terjadi hingga mendekati 2029, maka peluang Prabowo memenangkan Pilpres 2029 relatif tertutup,” kata Jamiluddin kepada wartawan Kamis (30/7/2026)
Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi terbuka turun dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 14,5 persen pada Juli 2026.
Sebaliknya, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melonjak dari 19,7 persen menjadi 35 persen pada periode yang sama.
Hasil survei itu sejalan dengan menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Subianto. Pada November 2025 kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo 81,2 persen dan pada Juli 2026 turun menjadi 51,1 persen.
"Semakin tidak puas publik terhadap kinerja Prabowo semakin turun elektabilitasnya," ujarnya.
Yang menarik, lanjut Jamiluddin, suara Prabowo justru bergeser kepada Dedi Mulyadi yang juga merupakan kader Partai Gerindra.
"Dedi yang hanya memimpin Jawa Barat mampu menyalip elektabilitas Prabowo,” ujarnya.
Ia bahkan memperkirakan elektabilitas Dedi masih berpotensi meningkat apabila tetap konsisten membangun infrastruktur hingga ke pedesaan serta menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Sebaliknya, Jamiluddin mengingatkan elektabilitas Prabowo dapat terus merosot apabila pemerintah gagal memperbaiki kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Karena itu, Jamiluddin menyarankan Prabowo segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama dengan membenahi sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Ia juga mendorong Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran menteri yang membidangi ketiga sektor tersebut.
"Prabowo harus tegas dan berani mereshuffle menteri tiga bidang tersebut. Tanpa keberanian mengganti para menteri di tiga bidang itu, tampaknya sulit bagi Prabowo untuk memulihkan ekonomi, politik, dan hukum,” ujarnya.
Menurut Jamiluddin, pergantian menteri diharapkan dapat mempercepat pemulihan kinerja pemerintah sekaligus mengembalikan tingkat kepuasan publik, sehingga elektabilitas Prabowo dapat kembali meningkat menjelang Pilpres 2029.
Baca Juga: Skenario Pilpres 2029: Prabowo Disebut 'Siapkan' Teddy Jadi Cawapres Gibran
“Pilihan tersebut memang teramat sulit, tapi hal itu tampaknya harus diambil bila Prabowo memang ingin mendongkrak kembali elektabilitasnya,” pungkasnya.
