Hampir satu dekade memimpin Indonesia, banyak inovasi yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya dari segi infrastruktur. Mengingat, saat mencalonkan diri, salah satu gagasannya adalah membangun infrastruktur.
Dengan membangun infrastruktur, Presiden Jokowi ingin mempermudah akses konektivitas, mendongkrak lapangan pekerjaan baru, hingga meningkatkan nilai ekonomi. Selama proses pembangunan berlangsung, tentunya Presiden Jokowi sangat berhati-hati mengenai biaya infrastruktur.
Sebagaimana yang diungkap oleh pendiri Mayapada Group, Dato Sri Tahir. Memiliki hubungan baik dengan orang nomor satu di Tanah Air, Tahir mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah membagi tanggung jawab pendanaannya.
Baca Juga: Kisah Kunjungan Dato Sri Tahir ke Vatikan, Sudah Dua Kali Bertemu Paus Fransiskus
“Infrastruktur pasti memerlukan uang. Tetapi beliau lihat nih, apa yang bisa didukung oleh APBN, apa yang harus ada pinjaman. Jadi dua beliau telah membagi,” ujar Dato Sri Tahir seperti Olenka kutip, Senin (9/9/2024).
Bukan hanya Presiden Jokowi, menurut Tahir, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama timnya pun begitu hati-hati dengan biaya infrastruktur negeri ini. Mengingat, ada utang negara yang juga harus dibayar agar tidak menjadi beban.
“Saya kira, Bu Sri Mulyani atau tim daripada Keuangan ini sangat hati-hati. Karena bagaimana kita bisa bayar hutang. Kalau enggak kita bisa hutang, menjadi beban,” imbuhnya.
Baca Juga: Momen Dato Sri Tahir Bergabung ke Keluarga Besar Riady
Salah satu pembangunan infrastruktur terbesar di era Presiden Jokowi adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam sejumlah sumber disebutkan, biaya pembangunan IKN yang direncanakan selesai pada 2045 ini mencapai Rp466 triliun.
Selain itu, ada pula proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang baru resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023 dan dikenal dengan nama WHOOSH. Pada awalnya, biaya transportasi proyek kereta cepat Whoosh diproyeksi sebesar US$6 miliar atau sekira Rp91.8 triliun.
